Evaluasi Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pembangunan di Kabupaten Boyolali

Abstract

ABSTRAK Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam. Namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan. Apalagi di era otonomi daerah sekarang ini dimana Pemeritah Kota dan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan merupakan satu-satunya cara demi tercapainya kesejahteraan lintas generasi. Hal itu diamanatkan dalam definisi pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Boyolali mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan yaitu kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Kabupaten Boyolali, khususnya tentang keberhasilan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanation, teknik interview dengan bantuan guided interview. Informan diambil dari SKPD yang mempunyai kewenangan representasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini menunjukkan wacana penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sudah ada di Kabupaten Boyolali, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya faktor penghambat yang cukup dominan, antara lain : dana (15%), penanganan yang kurang terintegrasi (31%), serta bobot yang belum sama antara tiga aspek pembangunan (23%). Namun ini juga tidak terlepas dari keberadaan faktor pendukung yaitu SDM (100%) dan data (100%). Yang perlu dicermati adalah komitmen manajemen puncak pemerintahan sebagai syarat awal berhasilnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal masih memerlukan penguatan, diantaranya komitmen manajemen puncak pemerintahan, pengelolaan SDM dan data yang lebih profesional, prioritas khusus untuk pendanaan, penanganan yang lebih terintegrasi, serta bobot yang sama antara tiga aspek pembangunan (ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup). Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, faktor pendukung, faktor penghambat