FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEBERADAAN PERMUKIMAN LIAR DI PELABUHAN PULAU BAAI BENGKULU

Abstract

ABSTRAK Sehubungan dengan telah diberlakukan The International Ship and Port Fasility Security Code (ISPS Code) dan dalam rangka pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang saat ini telah bekerja sama dengan investor PT. Pathaway International maka keberadaan permukiman liar di dalam kawasan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu harus segera disikapi oleh instansi terkait karena keberadaan-nya merupakan suatu pelanggaran tata ruang dan akan menjadi potensi konflik antara pengelola pelabuhan dan warga masyarakat. Berdasarkan hal di atas perlu dilakukan penelitian dengan tujuan mengkaji faktor-faktor penyebab keberadaan permukiman liar di kawasan pelabuhan dengan mengidentifikasi karakter, sejarah kebija-kan Pemerintah dan PT. Pelindo terkait hal tersebut, selanjutnya menganalisis data primer hasil kuesioner kepada masyarakat penghuni permukiman liar yang dipadukan dengan hasil wawancara dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat dengan metode deskriptif. Temuan penelitian ini adalah bahwa mayoritas warga mempunyai Kartu Tanda Penduduk, pembangunan pelabuhan khusus perikanan terbukti menambah daya tarik warga untuk mendirikan rumah di kawasan pelabuhan, PT. Pelindo kurang tegas dalam menegakkan aturan sehingga mayoritas responden telah tinggal dilokasi permukiman liar lebih dari 16 tahun dan terdapat fasilitas PDAM, jaringan listrik, jaringan telepon kabel dan pelayanan persampahan bahkan terdapat responden yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil bertempat tinggal di kawasan pelabuhan. Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah bahwa Pelabuhan Pulau Baai dibangun di daerah yang telah berpenghuni dan keberadaan permukiman liar dipengaruhi oleh faktor antara lain lengkapnya sarana serta prasarana, diakuinya legalitas warga dengan pemberian KTP, penegakan hukum yang kurang tegas, dekat dengan lokasi kerja. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis merekomendasikan kepada PT. Pelindo untuk meninjau ulang master plan pelabuhan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Melokalisir kawasan permukiman dengan memisahkan antara lokasi permukiman dan akses jalan ke pelabuhan, dan perlu mengkaji ulang keberadaan pelabuhan perikanan agar perkembangan permukiman dapat dicegah. Kata kunci : Peraturan ISPS Code, pelabuhan, permukiman liar