EFEKTIVITAS SOFT POWER DALAM DIPLOMASI INDONESIA (ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2004-2009)

Abstract

Power yang dimiliki oleh sebuah negara dapat berbeda-beda karena disesuaikan dengan potensi negara itu. Pada era globalisasi ini soft power merupakan sebuah kekuatan baru yang dapat membuat negara lain tertarik dan mengikuti tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Begitu pula dengan Indonesia yang saat ini memiliki aset demokrasi dan HAM yang baik sehingga digunakan oleh Presiden SBY sebagai soft power Indonesia. Penelitian yang berjudul Efektivitas Soft Power Dalam Diplomasi Indonesia (Era Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009) dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan Presiden SBY menggunakan demokrasi dan HAM sebagai sumber soft power bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dimana merupakan satu model penelitian yang membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data-data informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian direduksi dan diorganisasi sehingga diperoleh data yang relevan sesuai kebutuhan dalam penelitian dan dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian dipaparkan kemudian dianalisis tentang penggunaan aset demokrasi dan HAM sebagai soft power Indonesia era Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu tahun 2004-2009. Sedangkan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan HAM menjadi aset yang secara efektif dapat digunakan sebagai soft power bagi Indonesia, menghasilkan berbagai statement positif, dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain. Upaya terbesar yang dilakukan oleh pemerintah beserta Kementerian Luar Negeri yaitu melalui Bali Democracy Forum (BDF). Walaupun begitu masih terdapat kekurangan-kekurangan di dalam upaya perwujudan diplomasi soft power ini seperti demokrasi yang sebatas jargon para elite politik, rule of law dan control of corruption yang rendah, intensitas konflik yang masih sering terjadi, penanganan masalah pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas, dan pelanggaran hak-hak ekonomi sosial budaya.