BENTUK KEMITRAAN PENGELOLAAN AIR BERSIH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN

Abstract

ABSTRAK Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, manusia sangat membutuhkan air bersih. Air bersih sebagai kebutuhan yang sangat esensial, tidak hanya dibutuhkan untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, cuci tapi juga sebagai kebutuhan untuk produksi dan lainnya. Untuk mencapai kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka air bersih yang tersedia haruslah cukup secara kuantitas, sehat secara kualitas, dan selalu ada setiap saat (kontinuitas). Pelayanan air bersih penduduk Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dilaksanakan oleh PDAM Padang Pariaman yang merupakan BUMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, untuk tidak terganggunya pelayanan air bersih kedua daerah maka diperlukan kemitraan pengelolaan air bersih. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bentuk kemitraan pengelolaan air bersih antara Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dengan teknik pengumpulan data sekunder dan primer yang diolah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk mengetahui potensi dan permasalahan kemitraan, tahapan kemitraan, prioritas aspek pembentuk kemitraan, faktor-faktor penentu pembentuk kemitraan, serta bentuk pengembangan kemitraan pengelolaan air bersih kedua daerah. Penentuan sampel menggunakan sampel bertujuan (purposive sampel) yang menggelinding (snowballing). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bentuk kemitraan pengelolaan air bersih antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Pariaman yang berjalan sekarang adalah kemitraan yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis (handshake agreements). Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dalam kemitraan pengelolaan air bersih yang sesuai dengan karakteristik kedua daerah adalah: 1). bentuk perjanjian bersama/kesepakan bersama (joint agreement) dimana pengelolaan dilakukan oleh kedua daerah; 2). bentuk kesepakatan pelayanan (service agreement) yang mana pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (PDAM Padang Pariaman) dan adanya pemberian keuntungan kepada Pemerintah Kota Pariaman sebagai kompensasi atau royalty; 3). bentuk penyerahan aset PDAM Padang Pariaman kepada Kota Pariaman dan pembelian air baku sebagai sumber air bersih ke Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian lebih lanjut mengenai bentuk kemitraan pengelolaan air bersih antara pemerintah dengan pemerintah (kabupaten/kota) diwaktu yang akan datang direkomendasikan seluruh aspek ditinjau lebih mendalam/mendetail khususnya aspek ekonomi (efisiensi dan efektivitas) dan perlunya ditinjau dari aspek sosial dan budaya agar didapat hasil yang lebih akurat dan teliti sesuai dengan karekteristik sosial budaya setempat. Keywords: kemitraan antar pemerintah, air bersih