IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TRANSJAKARTA/BUSWAY DALAM RANGKA MENGURANGI KEMACETAN DI DKI JAKARTA

Abstract

Fenomena kemacetan di Jakarta semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua makin tidak terbendung. Prediksi berbagai kalangan juga menyebutkan bahwa Jakarta di tahun 2014 akan mengalami stagnasi. Perlu pengambilan sebuah kebijakan yang tepat dan cermat untuk menghadapi masalah yang kompleks ini. Beberapa upaya pun dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta. Karena itu, untuk memecahkan masalah ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pembangunan infrastruktur jalan raya yang ada di DKI Jakarta sendiri, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan kebijakan transportasi umum melalui Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta. Program ini diawali dengan pengoperasian TransJakarta sebagai titik awal atau embrio reformasi total (revolusi) angkutan umum ibukota Jakarta yang lebih nyaman, layak dan manusiawi. Dengan menghadirkan moda tranportasi yang cepat, aman dan nyaman. Sehingga hal ini dapat mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke Transjakarta. Bertujuan (i) untuk mengetahui jalannya implementasi kebijakan program bus TransJakarta/ Busway untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta selama tahun 2008-2011; (ii) mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama ini sehingga kebijakan program bus TransJakarta/ Busway yang diterapkan belum optimal. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metodelogi penelitian kualitatif. Data akan dianalisis secara deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Hasilnya (i) mudah/ tidaknya masalah dikendalikan: kemacetan di Jakarta semakin memprihatinkan. Kendala Transjakarta selama ini berada pada operasional bus. Di samping itu pemanfaatan fasilitas Transjakarta untuk menunjang keberhasilan Transjakarta juga belum optimal. Terdapat keragaman sikap di antara masyarakat terhadap Transjakarta. Transjakarta diharapakan bisa menjadi transportasi yang dapat diandalkan. (ii) kemampuan perumus kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi: Transjakarta belum cukup mampu menjadi moda transportasi yang dapat diandalkan dari sisi kecepatan, kenyamanan dan keamanan. Pendapatan Transjakarta masih mengandalkan dari tiket saja. UP Transjakarta masih dibawah Dinas Perhubungan sehingga belum mandiri. SPM Transjakarta belum diterbitkan hingga saat ini. (iii) variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi: pengembangan teknologi untuk Transjakarta saat ini sedang dikembangkan. Masih kurangnya dukungan dan peran masyarakat terhadap keberhasilan Transjakarta. UP Transjakarta berencana menjadi BUMD PT. Saran dan rekomendasi (i) mudah/ tidaknya masalah dikendalikan: setidaknya sebelum adanya MRT, Transjakarta bisa mendorong masyarakat mau beralih ke trasnportasi umum massal. Tugas Pemprov DKI adalah serius serta memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan juga memperbaiki transportasi Jakarta. Dan ada baiknya pengguna berkendaraan pribadi “mulai” sadar dan menyingkirkan ego serta gengsi mereka. (ii) kemampuan perumus kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi: Ada baiknya pembangunan koridor bertambah,karena dengan penambahan koridor cukup mampu untuk menarik masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Keberadaan UP Transjakarta yang masih berada di bawah Dishub sebaiknya bisa memberikan”kemandirian” bagi UP Transjakarta terutama untuk mengelola keuangan mereka. SPM Transjakarta sebaiknya segera dibuat. (iii) variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi: perlunya dukungan dari semua pihak untuk mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta. Di samping itu dukungan dari masyarakat terhadap Transjakarta juga sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dari Transjakarta. Pengembangan teknologi dalam pelaksanaan Transjakarta sebaiknya dipercepat. Karena hal ini dapat membantu perbaikan performa Transjakarta. Perbaikan dari Transjakarta juga hendaknya diikuti perubahan dari masyarakatnya sendiri. Dan perubahan UP Transjakarta untuk menjadi BUMD PT ada baiknya tidak tergesa- gesa dan harus matang. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Transjakarta, Kemacetan