PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS DALAM PROGRAM JAMSOSTEK BURUH ROKOK PT. DJARUM

Abstract

Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan ekonomis bagi pekerja maupun keluarganya. Buruh rokok harian dan borongan merupakan tenaga kerja penggerak industri rokok di Kabupaten Kudus dengan mayoritas pekerja wanita. Namun haknya sebagai tenaga kerja yang seharusnya mendapatkan Jamsostek sering kali terabaikan, dan hal tersebut jelas merugiakan para buruh rokok. Berawal dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam proses pengawasan program Jamsostek untuk para buruh rokok dan pelaksanaan program Jamsostek buruh rokok pada salah satu perusahaan rokok yakni PT. Djarum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan sumber data utama yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat dalam program Jamsostek bagi buruh rokok seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT. Jamsostek (Persero), PC RTMM SPSI, PPRK, HRD-PT. Djarum dan dengan para buruh rokok PT. Djarum. Serta dilakukan studi dokumentasi dari dokumendokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penemuan penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam program Jamsostek lewat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan dengan cukup baik, peran tersebut tidak hanya dalam bidang pengawasan namun berkembang dalam proses sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepesertaan, pemeriksaan sampai ke penyelidikan. PT. Djarum sudah memberikan Jamsostek bagi seluruh tenaga kerjanya termasuk didalamnya buruh harian dan borong walaupun dikelola oleh 2 (dua) badan pengelola Jamsostek yang berbeda yakni PT. Jamsostek (Persero) dan PKKIRK (swasta). Kata Kunci : Program Jamsostek; Buruh Rokok; Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; PT. Djarum