PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN TEGAL

Abstract

Di dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota. Di dalam pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi masyarakat tersebut dapat berbentuk partisipasi aktif artinya masyarakat bersedia melakukan program pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan. Aspirasi masyarakat dapat ditampung melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi Kantor Kepala Desa dan masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berfungsi mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembangunan, namun ada pula yang hanya berperan sebaga lembaga pelengkap pemerintahan desa, yang tugas dan fungsinya kurang efektif, sehingga seakan-akan membuat peran Kepala Desa sangat mutlak dalam membuat Peraturan Desa atau dalam membuat perencanaan pembangunan desa. Peranan Badan Permusyawaratan Desa akan afektif atau tidak efektif tergantung dari partisipasi masyarakat desa masing-masing. Apabila partisipasi warga masyarakat desa baik, maka peranan atau kinerja Badan Permusyawaratan Desa akan lebih efektif, serta sekaligus dapat merealisasikan pembangunan desa sesuai dengan keinginan masyarakat, begitupun sebaliknya. Kata Kunci : Pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Partisipasi Masyarakat