FORMULASI KEBIJAKAN PENINGKATAN INVESTASI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006 -2010

INDRAWAN WICAKSONO, BAGUS (2012) FORMULASI KEBIJAKAN PENINGKATAN INVESTASI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006 -2010. Undergraduate thesis, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

[img]
Preview
PDF
67Kb

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai proses formulasi kebijakan peningkatan investasi Kabupaten Kendal tahun 2006-1010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakasn peningkatan investasi. Obyek penelitian ini adalah formulasi kebijakan peningkatan investasi kabupaten Kendal. Dimana formulasi Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik ini. Yang harus diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam formulasi kebijakan peningkatan investasi Kab. Kendal hanya ada dua steakholders yang berperan merumuskannya yaitu, Bupati dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT). Ada stakeholders-stakeholders yang lainya yang tidak dilibatkan seperti, Wakil Bupati, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Kebijakan peningkatan investasi Kabupaten Kendal dilaksanakan melalui tiga program yaitu: program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. Kebijakan peningkatan investasi merupakan kebijakan yang tidak semua masyarakat mengetahui. Menurut Kepala BPMPT kebijakan ini cukup Bupati dan instansi terkait saja yang terlibat, masyaraka hanya merasakan dampaknya saja. Kebijakan peningkatan investasi menurut Mantan Wakil Bupati Kendal dirasa kurang tepat, karena dengan kalimat peningkatan investasi hanya akan lebih mengutamakan pengusaha besar (PMA/PMDN) sedangkan pengusaha UMKM diabaikan. Dalam perumusan (formulasi) kebijakan peningkatan investasi, proses konsultasi stakeholders investasi di Kabupaten Kendal tidak maksimal dan tidak transparan, karena hanya melibatkan Bupati dan pihak Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Kata kunci : kebijakan, formulasi kebijakan, investasi, peningkatan investasi.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science
ID Code:35752
Deposited By:Pemerintahan Admin
Deposited On:18 Jul 2012 08:04
Last Modified:18 Jul 2012 08:04

Repository Staff Only: item control page