IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KOTA SEMARANG

Abstract

Adanya perbedaan karakteristik di Kecamatan Semarang Banyumanik dan Kecamatan Semarang Tengah berdampak pada implementasi Kebijakan, dimana hal ini memicu terjadinya percaloan dan pungli dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diindikasikan kurangnya kualitas pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Grindle dengan memfokuskan pada analisis dan pemahaman data. Tujuan penelitian ini adalah Guna menganalisis dan medeskripsikan tentang implementasi kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang panjang cukup menyulitkan warga dalam membuatn KTP, meskipun KTP sangat bermanfaat bagi masyarakat dandiharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tertib administrasi, oleh karena itu perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, swasta dan amsyarakat, karena selama ini komitmen aparat sangat kurang dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas salah satunya ditunjukkan dengan tidak sesuainya antara jumlah aparat dengan beban kerja, serta kurang tanggapnya aparat terhadap keluhan masyarakat. Pentingnya KTP mendorong masyarakat untuk membuat kebijakan tentang KTP meliputi KTP regional, KTP Nasional, dan yang terbaru E-KTP. Saran yang disampaikan adalah pelayanan publik yang professional yangbercirikan, efektifitas, sederhana, jelas, terbuka, efisien, responsive, dan adaptif sehingga diharapkan peka terhadap perubahan yang terjadi sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Keywords : Implementasi kebijakan, Kartu Tanda Penduduk