KAJIAN YURIDIS DAN SEJARAH TERHADAP PENGELOLAAN PUNGUTAN PERIKANAN DI ZEEI (Juridical Study And History Of Collection Fisheries Management In ZEEI)

Abstract

Pemanfaatan pada Zone Ekonomi Ekslusive Indonesia (ZEEI) merupakan wewenang pengelolaan bagi Indonesia dan telah dilakukan oleh pemerintah dengan adanya pungutan perikanan terhadap kapal-kapal baik dari dalam negeri maupun kapal asing dengan ketentuan kapal tersebut mempunyai kekuatan diatas 30 GT atau 90 PK. Tujuan penulisan makalah ini antara lain: menganalisis peraturan dan perundangan yang terkait dengan pungutan perikanan, menganalisis terhadap pelaksanaan pungutan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini, dan menganalisis kebijakan terhadap pungutan perikanan untuk waktu yang akan datang. Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah pendekatan yang bersifat historis terhadap peraturan-peraturan yang mengatur pungutan perikanan. Pemanfaatan sumberdaya ikan di ZEEI perlu dikembangkan dengan meningkatkan keragaman dari setiap subsistem yang dimilikinya Dari hasil penelusuran terhadap peraturan tersebut terbagi dalam 3 periode, yaitu sebelum penetapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Inonesia, Periode antara Tahun 1983 sampai 1999 dan Peride Tahun 1999-Sekarang. Dari ketiga periode tersebut memiliki ciri-ciri masing-masing, yang mucul sejalan dengan kondisi yang dihadapi saat itu, sedangkan dari peruaturan yang dihasilkan ada 25 peraturan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun keputusan menteri, akan tetapi masih banyak aturan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya “terkesan saling tumpang tindih”. Utilization on Indonesian Ekslusive Economic Zone (ZEEI) is the authority for the management of Indonesia and the government has done in the presence of fisheries levies against ships both from domestic and foreign ship provided the vessel has a strength of over 30 GT or 90 PK. The purpose of this paper include: analyzing the regulations and laws related to fisheries levies, to analyze the implementation of fisheries levies that have been conducted so far, and to analyze fisheries policy on charges for time to come. The approach taken in this study are historical approaches to the regulations governing the collection of fisheries. The utilization of fish resources in ZEEI need to be developed by increasing the diversity of each of its subsystems to the rules of the search results are divided into 3 periods, ie before the establishment of the Law No. 5 of 1983 on the Exclusive Economic Zone Inonesia, period between the year 1983 to 1999 and the periods of 1999-Present. Of the three periods have characteristics of each, which appear in line with the conditions faced at that time, while from the resulting peruaturan there are 25 rules in the form of laws, government regulations, presidential decisions, and ministerial decisions, but still many rules, among which one with the others "seem to overlap."