PERATURAN DESA BERBASIS PRA (PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL) STUDI KASUS PERUMUSAN PERATURAN DESA DI DESA KESENENG KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG

Abstract

Menurut PP no 72 tahun 2005 tentang desa, pada pasal 55 menyebutkan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Hal ini mencerminkan bahwa dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa hanya melibatkan para elit desa yaitu BPD dan Pemerintah desa. Sehingga peraturan tersebut walaupun sudah disesuaikan dengan kepribadian desa namun kurang mewakili aspirasi masyarakatnya dan isinya kurang mendalam karena hanya sebagai turunan dari peraturan diatasnya. Jadi perumusan yang dilakukan bersifat top down, bukan bottom up. Untuk itu dibutuhkan sebuah metode khusus yang berbasis partisipasi masyarakat agar semua aspirasi masyarakat tersampaikan dan melahirkan sebuah peraturan desa yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan proses perumusan rancangan Peraturan Desa berbasis PRA di Desa Keseneng serta mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam perumusan Peraturan Desa tersebut. Analisis tentang partisipasi masyarakat Desa Keseneng dalam perumusan Peraturan Desa mengacu pada indikator (1) unsur keterwakilan, (2) tingkat kehadiran masyarakat, (3) keikutsertaan dalam mengusulkan, (4) pemahaman masyarakat terhadap perdes. Untuk menjelaskan perumusan peraturan desa berbasis PRA di Desa Keseneng digunakan metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan peraturan desa berbasis PRA di desa keseneng melalui beberapa tahap yaitu: (1) rembug desa, (2) penyusunan Raperdes, (3) sosialisasi raperdes, (4) pembahasan rancangan perdes. Tahap-tahap tersebut meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Keseneng sehingga masyarakat desa memiliki harapan tinggi agar peraturan desa tersebut segera diterapkan.   Rekomendasi untuk penelitian mendatang, antara lain: (1) fasilitator harus memberikan pengetahuan mendalam tentang PRA terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan menjadi penghambat bagi pembangunan desa, (2) fasilitator yang bertugas jangan pernah kendur semangat untuk terus membimbing karena proses PRA yang memang bertahap terkadang tidak bisa diterima warga desa yang ingin hasil cepat, dan (3) keabsahan dokumen yang sudah disetujui masyarakat harus menjadi perhatian penting karena jika ditunda pengesahannya maka akan terhambat juga proses lanjutan PRA yaitu perencanaan pembangunan desa. Kata Kunci: PRA (Participatory Rural Appraisal), Partisipasi Masyarakat, Peraturan Desa.