ANALISIS PERAN DAN FUNGSI SATPOL PP KABUPATEN TEGAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Salah satu amanah dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi pemerintah daerah yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum. Seiring dengan berlakunya sistem desentralisasi kehadiran Satpol PP mengalami pro dan kontra didalam masyarakat. Banyak kasus yang terjadi sehingga eksistensi Satpol PP dipertanyakan dan pada akhirnya peran dan fungsi Satpol PP tidak optimal. Dari latar belakang tersebut timbul masalah bagaimana eksistensi Satpol PP di era otonomi daerah dan bagaimana solusi dalam meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peran dan fungsi Satpol PP di era otonomi daerah dan merumuskan kembali peran dan fungsi Satpol PP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data antara lain observasi, interview dan studi pustaka. Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal di era otonomi daerah sampai sekarang mengalami berbagai macam kendala, sehingga pelaksanaan peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tegal tidak optimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tegal. Faktor tersebut meliputi dasar hukum, SDM (Sumber Daya Manusia), status keanggotaan, tupkosi (tugas, pokok dan fungsi), koordinasi dan anggaran. Sehingga diperlukan suatu konstruksi baru untuk meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Konstruksi baru tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua hal yakni secara normatif dan kelembagaan. Konstruksi normatif adalah dengan menemukan standarisasi atas perbandingan kebijakan publik yang menjadi dasar pelaksanan peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tegal. Konstruksi kelembagaan adalah dengan merumuskan struktur, tupoksi, konsep anggaran, status kepegawaian, dan pola organisasi baru atas acuan faktor penghambat pelaksanaan peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tegal. Sehingga dengan menganalisis peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tegal secara normatif dan kelembagaan dapat membuat konstruksi baru didalam lembaga Satpol PP Kabupaten Tegal dan akhirnya dapat meningkatkan peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tegal. Kata-kata kunci : Pemerintah daerah, Satpol PP Kabupaten Tegal, Kebijakan publik, Konstruksi