PERUBAHAN FUNGSI RUANG : DARI PEMAKAMAN KE PEMUKIMAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KEDUNGMUNDU SEMARANG TAHUN 1984 – 2002

Abstract

Saat ini kota-kota di Indonesia mengalami permasalahan yang rumit. Masalah-masalahnya antara lain pertambahan penduduk yang meningkat pesat, lahan untuk pemukiman yang terbatas dan usaha informal yang bertambah banyak sehingga perlu pengaturan. Namun demikian, pemasalahan tersebut berusaha diatasi dengan melakukan pembangunan di wilayah perkotaan. Pembangunan wilayah perkotaan merupakan sesuatu hal yang kompleks. Pembangunan wilayah perkotaan menghadapi banyak tantangan karena lebih dari separuh penduduk akan berada di wilayah perkotaan sehingga diperlukan perluasan tata ruang wilayah kota dan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan tersebut untuk berbagai kepentingan penduduk yang semakin mendesak. Sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan, wilayah kota semakin lama semakin sempit sehingga menyebabkan kebutuhan hunian meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya perluasan dan pemekaran kota. Perlu diperhatikan bahwa perluasan dan pemekaran kota tidak lepas dari rencana tata ruang perkotaan. Kebutuhan akan pemukiman setiap tahun selalu meningkat, sehingga pembangunan pemukiman telah menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan persoalan pertambahan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk dan sesuai dengan kebutuhan primer manusia (sandang, pangan dan papan) maka pemukiman juga meningkat. Berdirinya Perum Perumnas pada tahun 1974, merupakan tonggak sejarah pembangunan perumahan untuk rakyat secara besar-besaran. Namun demikian pada kenyataannya pembangunan perumahan belum memadai sehingga banyak dijumpai pemukiman liar di tanah-tanah kosong, baik milik perorangan maupun milik negara dan tanah-tanah makam. Pemicu keadaan ini karena peraturan tata kota yang kendur. Salah satu penyebab terjadinya pemukiman liar ialah pertumbuhan penduduk akibat kelahiran dan urbanisasi sehingga tingkat kepadatan di tengah kota menjadi tinggi. Seperti halnya kota-kota besar lainnya di Indonesia, Semarang juga mengalami kesulitan dalam penyediaan lahan pemukiman di tengah kota sehingga daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemukiman. Daerah pinggiran ini biasanya dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang tidak mampu menjangkau atau memiliki rumah yang layak di lokasi perumahan.