KANTOR DIVISI REGIONAL VI JAWA TENGAH DAN DIY

Abstract

Arus globalisasi semakin berkembang diikuti dengan alat komunikasi yang semakin canggih dan modern, surat dan jasa pengiriman barang melalui pos tetap menjadi salah satu sarana pilihan masyarakat dalam berkomunikasi. Hanya dengan surat seseorang dapat berhubungan dengan orang yang di tinggal di daerah yang tidak terjangkau oleh alat komunikasi lain, sedangkan dengan pengiriman barang menggunakan pos relatif lebih mudah, murah dan terjangkau. Jasa pos sampai saat ini masih menjadi salah satu alat komunikasi yang vital bagi masyarakat. Wadah yang dapat mengakomodasikan dan menampung kegiatan pelayanan akan kebutuhan jasa pos adalah kantor pos. Pelayanan masyarakat akan kebutuhan jasa pos semakin berkurang, Oleh sebab itu PT.Pos Indonesia mengembangkan banyak jasa pelayanan. Masyarakat juga masih mengenal bahwa PT Pos Indonesia merupakan perusahaan ekspedisi yang paling besar dan berpengalaman. Jaringan tersebar hingga seluruh kecamatan di Indonesia, PT Pos menjadi perusahaan penyaluran barang dengan jaringan terbesar. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 38 tahun 2009 tentang Pos yang menghapus praktik monopoli penyelenggaraan pos oleh PT Pos Indonesia, perusahaan swasta mulai mengerahkan segala kemampuan untuk berebut roti bisnis ini. “Dalam Undang-Undang sebelumnya, yakni UU No.6/1984, tentang penyelenggaraan pos, utamanya pengiriman surat hanya boleh dilakukan oleh BUMN yakni PT Pos. Sekarang semua boleh terjun di bisnis ini,” katanya. Hadirnya teknologi internet dan telepon genggam yang membuat pengiriman surat terasa sebagai aktivitas yang menghabiskan waktu dan mahal. Diakuinya, saat ini kegiatan mailing sudah sangat berkurang, terutama untuk surat menyurat antar pelanggan ke pelanggan atau customer to customer. Bahkan bisa dibilang hampir tidak ada lagi, penurunannya hampir 90% dibanding tahun 1980-an. Saat ini yang masih bertahan adalah surat-menyurat antara instansi ke instansi (bussiness to business (B2B), instansi ke customer (bussiness to customer/B2C) dan dari individu ke instansi (customer to bussiness/C2B). itupun jumlahnya sudah jauh berkurang. PT Pos Indonesia benar-benar ingin menunjukkan diri sebagai perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan, ingin dekat dan memperoleh umpan balik dari pelanggan (voice of customer). Ditetapkan UU 38/2009, yang berisi bahwa PT POS diberi kesempatan dalam 5 tahun ke depan untuk melakukan reformasi, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, seluruh jajaran langsung melakukan upaya perbaikan rantai proses bisnis, mulai dari kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh petugas garis depan sampai dengan pelayanan setelah transaksi. Kantor Regional VI Jawa Tengah dan DIY terdapat 29 kantor pos besar dan 454 kantor pos cabang. Kiat-kiat PT Pos agar bisa bertahan terhadap ketatnya persaingan dengan menjamurnya kurir swasta dan kecanggihan teknologi informasi perbankan maupun internet, pihaknya tetap optimistis sampai saat ini. Kecanggihan teknologi sangat membantu kami dalam peningkatan kualitas financial services, bukan merupakan ancaman. Di era tahun 90-an, wesel pos butuh waktu tempuh mingguan, tetapi sekarang dalam hitungan detik sudah sampai ke tujuan. Juga penerapan sistem online nasional, yang sangat membantu masyarakat dalam pembayaran listrik, telepon, kartu kredit, cicilan, pengiriman dan pengambilan uang. Diakui bahwa personal mail memang merosot tajam karena kemudahan teknologi seperti email, SMS. Tetapi sebaliknya, corporate mail meningkat cukup signifikan. Bahkan menurut keterangan Dinas Pajak, Kantor Pos adalah tempat pembayaran pajak terbesar dari masyarakat. Salah satu bentuk hak pegawai adalah penerimaan gaji pegawai, menerima tunjangan, hak cuti dan sebagainya. Semuanya harus dinilai secara rasional dan obyektif oleh perusahaan. Yang dijelaskan dalam arti pentingnya penilaian untuk kerja di atas terlihat dengan jelas bahwa penilaian untuk kerja tidak sekedar menilai, yaitu mencari pada aspek apa pegawai kurang atau lebih, tetapi lebih luas lagi yaitu membantu pegawai untuk mencapai tujuan kerja yang diharapkan oleh instansi dan berorientasi pada pengembangan pegawai. Dimana pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai kurang optimal maka target pekerjaan kurang dapat terselesaikan dengan baik. Kedisiplinan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kerja suatu pegawai di instansi tersebut. Seperti halnya mengenai kedisiplinan dalam ketepatan dalam kehadiran kerja. Yang menjadi masalah di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY yang membawai 115 pegawai yang mewakili lima divisi / begian masih banyak pegawai yang kurang memperhatikan kedisiplinan waktu dalam mengerjakan tugasnya. Disamping itu, korupsi waktu menjadikan pekerjaan yang seharusnya selesai tepat waktu menjadi tidak selesai pada waktunya. Masih banyak lagi perilaku pegawai yang menyimpang dari standar kerja yang ditetapkan. Bukan tidak mungkin perusahaan atau instansi lambat laun akan mengalami defisit kualitas SDM jika kinerja mereka kurang optimal. Karena pentingnya pengembangan kinerja karyawan pada perusahaan, maka dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis tertarik memilih judul “Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY” 1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menggali, menelaah serta merumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY. Sasaran dari pembahasan ini adalah menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY sebagai landasan konseptual bagi perencanaan fisik Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY. 1.3. Manfaat Manfaat subyektif adalah sebagai bekal studio grafis, sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh Tugas Akhir dan yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana teknik arsitektur. Sedangkan manfaat subyektif adalah dapat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa arsitektur dan pihak lain yang membutuhkan informasi. 1.4. Lingkup Pembahasan Pembahasan mengenai lingkup Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY antara lain Jenis Kegiatan, Pelaku Kegiatan, Kebutuhan Ruang, Kapasitas dan Besaran Ruang. 1.5. Metode Pembahasan Metode pembahasan yang digunakan adalah deskriptif dari hasil pengumpulan data primer dan sekunder untuk dianalisis dan kemudian dirumuskan sebagai suatu kesimpulan sebagai dasar perencanaan dan perancangan. Pengumpulan data dilakukan dari observasi lapangan, studi literatur, dan wawancara. 1.6. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dengan Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY dijabarkan sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan Membahas pendahuluan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode serta sistematika pembahasan. Bab 2 Tinjauan Kantor Membahas tentang teori perencanaan dan perancangan kantor. Bab 3 Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY Membahas Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY baik secara fisik dan nonfisik, perkembangan dan kriteria bangunan pada kawasan sekitar maupun bangunan lain yang berpengaruh dan menjadi acuan penembangan kantor pos Semarang. Bab 4 Pendekatan Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Kantor Divisi Regional VI Membahas tentang penekanan desain dan aspek perencanaan dan perancangan yang digunakan yaitu pendekatan aspek fungsional, arsitektural, kinerja, teknis dan kontekstual. Bab 5 Konsep dan Program Dasar Perencanaan dan Perancangan Kantor Divisi Regional VI Membahas konsep dasar perencanaan dan perancangan, program dasar perencanaan dan perancangan, dan program ruang Gedung Kantor Divisi Regional VI Jateng & DIY.