KANTOR DPRD PROVINSI BENGKULU

Abstract

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi asas Demokrasi yaitu musyawarahmufakat. Dimana dalam asas ini berlaku system keterbukaan dalam memecahkan masalah-masalah yang kompleks di Indonesia baik dari sektor ekonomi, politik, social, budaya, maupun pertahanan keamanan. Dalam aktivitasnya kegiatan tersebut dirangkum dalam suatu lembaga legislatife yang bernama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Anggota DPR merupakan wakil-wakil rakyat dari berbagai propinsi/daerah yang ada di Indonesia, dengan tujuan menyuarakan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada daerahnya masing-masing ke lembaga legislative. Apabila di pusat lembaga tingginya disebut DPR, maka di Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD bertujuan menyampaikan aspirasi maupun permasalahan yang terdapat di daerah masing-masing. Dalam pemerintahannya Bengkulu memiliki lembaga DPRD Propinsi dan DPRD di wilayah kabupaten disebut sebagai DPRD Kabupaten. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.di butuhkan suatu pasilitas gedung,yang mana Gedung DPRD termasuk dalam kategori Bangunan Gedung Negara Provinsi, yaitu bangunan gedung untuk keperluan dinas pelaksanaan tugas otonomi provinsi. Untuk itu, desain dan pembangunan gedung harus sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kenyamanan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dengan lingkungan. Terkait dengan wacana pemerintah kota provinsi Bengkulu akan rencana pembangunan gedung baru DPRD provinsi Bengkulu, sehingga mendorong saya yang sedang menempuh tugas akhir mencoba menanggapi wacana dan permasalahan yang berkembang di Propinsi Bengkulu, berdasarkan data dan informasi terakhir yang berhasil dihimpun mengenai rencana pembanguna gedung baru DPRD provinsi bengkulu.adapun faktor – faktor penyebabnya adalah : a. Gempa Baru – baru ini telah terjadi Gempa Bengkulu 2011 , lokasi Gempa Bengkulu 2011 tersebut berada pada koordinat 5.29 lintang selatan dan 102.47 bujur timur dengan kekuatan 6.5 skala Richter.sehingga menyebabkan rusaknya banyak bangunan – bangunan yang ada di provinsi bengkulu,termasuk didalamnya adalah gedung DPRD kota bengkulu. Gempa Bengkulu 2011 bukan merupakan gempa yang pertama kali yang menimpa bengkulu, berdasarkan informasi bahwa warga bengkulu sebelumnya pernah merasakan gempa yaitu pada tahun 2000 dan 2007, dimana pada gempa tersebut menelan korban hingga ribuan orang serta kerugian yang tidak sedikit. hal tersebut yang mendorong pemerintah kota Bengkulu meningkatkan stdart gempa pada setiap bangunan di provinsi Bengkulu. b. Meningkatnya jumlah anggota DPRD pertambahan penduduk di daerahnya juga semakin meningkat pesat tiap tahunnya dan sedikit banyak telah mempengaruhi terhadap jumlah pemilih dalam tiap-tiap pemilu. Sehingga berpengaruh pada pertambahan jumlah anggota dewan yang duduk di lembaga legislatife. Maka dari itu pemerintah Provinsi Bengkulu merencanakan adanya sebuah gedung kantor DPRD yang luasan bangunannya dapat menampung jumlah anggota dewan dan staff secretariat dewan dalam menjalankan tugasnya. Dari fenomena diatas maka pemerintah Provinsi Bengkulu merencanakan adanya suatu wadah/kantor DPRD yang berskala Tingkat I (Provinsi) dan luasannya dapat menampung segala aktivitas anggota dewan beserta sekretariat dewan dan staf sekretariat dewan dalam setiap kegiatannya. Dimana Gedung DPRD merupakan wadah Wakil-wakil rakyat menjalankan tugas-tugasnya untuk melayani rakyat, oleh sebab itu ide suatu rancangan kantor DPRD haruslah bercirikhas khusus yang berkarakter sesuai dengan daerah dimana tempat berdirinya suatu gedung tersebut. TUJUAN DAN SASARAN • Tujuan Memperoleh dasar-dasar dalam merencanakan dan merancang Kantor DPRD dengan tujuan dari perencanaan dan perancangan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu : 1. Memberikan wadah bagi aktivitas anggota dewan berupa gedung DPRD Provinsi Bengkulu yang fungsional sesuai dengan aktivitasnya. 2. Merencanakan dan merancang tampilan/bentuk Gedung Provinsi Bengkulu yang berkarakter. • Sasaran Tersusunnya Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur sebagai acuan/ pedoman dalam Desain Grafis Arsitektur untuk merancang Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. 1.2.1 MANFAAT Secara subjektif, manfaat pengajuan sinopsis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya, dalam penyusunan LP3A yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tugas Akhir. Adapan manfaat secara obyektif dari pengajuan ini dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang mengajukan proposal tugas akhir. 1.2.2 LINGKUP PEMBAHASAN Pembahasan dititikberatkan pada masalah-masalah dalam lingkup disiplin ilmu arsitektur, antara lain : • Aspek fungsional yang menekankan pada kebutuhan ruang dan fasilitas yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dengan pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. • Fungsi bangunan DPRD sebagai fasilitas pemerintahan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan permasalahan-permasalahan di daerah. • Lokasi Kantor DPRD Provinsi Bengkulu dengan perencanaan bangunan yang disesuaikan dengan arahan kebijakan perencanaan pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.2.3 METODE PENULISAN Metode yang dipakai pada perencanaan dan perancangan ini adalah metode deskriptif amalisis yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pendekatan langsung terhadap objek penulisan melalui studi literatur, pengamatan visual atau survey lokasi, wawancara yaitu sebagai berikut : 1. Studi Literature Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang ada dibuku-buku yang berhubungan dengan objek tulisan “Gedung DPRD TK I” serta buku seminar yang telah dibuat, agar mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 2. Pengamatan Visual /Survey Lokasi Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamtan atau peninjauan langsung terhadap lokasi, untuk mengetahui kondisi umum lokasi perancangan sehingga memperoleh gambaran nyata tentang Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. 3. Wawancara Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan hubungan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait untuk mencari atau mendapatkan informasi tentang objek yang dibahas. 1.2.4 SISTEM MATIKA PENULISAN Penulisan ini dibagi menjadi enam BAB dengan kerangka penulisan sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan Berisi uraian tentang latar belakang, maksud, dan tujuan permasalahan, lingkup pembahasan dan batasan perancangan, metode penulisan dan sistematika pembahasan. BAB II. Tinjauan Pustaka Berisi uraian tentang pengertian, perkembangan, fungsi kantor DPRD, pola organisasi pemerintahan daerah dan wilayah, tugas, dan wewenang serta kegiatan anggota dewan, standar – standar ruang perkantoran. BAB III. Tinjauwan lokasi kantor DPRD Provinsi Bengkulu dan studi banding Memuat tentang tinjauan lokasi kantor DPRD Provinsi Bengkulu, kondisi existing bangunan, kondisi wilayah, dan data – data studi banding kantor DPRD di berbagai daerah. BAB IV. Pendekatan Program dasar perencanaan dan perencangan serta konsep perancangan Berisi tentang analisis kondisi lingkungan, pelaku, dan aktivitas, analisa program ruang, bentuk ( tampilan ) bangunan, serta sirkulasi analisa struktur dan kontruksi bangunan gedung DPRD Provinsi Bngkuklu BAB V Penutup Berisi kesimpulan dan saran