Analisis Implementasi Sosialisasi Pemberian ASI Eksklusif oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011

Abstract

Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Minat Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak 2011 ABSTRAK Lela Hartini Analisis Implementasi Sosialisasi Pemberian ASI Eksklusif oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 xi + 125 + 16 tabel + 2 gambar + 16 lampiran Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008-2009 tidak mencantumkan data tentang cakupan ASI eksklusif. BPS tidak mempunyai SOP dalam melakukan pelayanan kebidanan. Salah satu tugas bidan adalah melakukan sosialisasi pemberian ASI eksklusif kepada ibu hamil, bersalin dan nifas serta masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi sosialisasi dalam pemberian ASI eksklusif oleh Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tehnik pengumpulan data adalah indepth interview. Informan utama yaitu 3 orang BPS wilayah perkotaan dan 2 orang BPS wilayah pedesaan, triangulasi dengan 5 orang kepala puskesmas, kasie gizi dan ketua IBI. FGD dilakukan pada 3 orang ibu dan 3 orang masyarakat (keluarga pasien) pada setiap BPS terpilih. Hasil penelitian pada variabel implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif masih terbatas pada penyuluhan individu serta tidak memiliki bahan-bahan penyuluhan. Pada variabel komunikasi antara kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan ketua IBI terhadap BPS masih belum ada. Pada variabel sumberdaya (sarana prasarana) di BPS masih kurang menunjang keberhasilan program ASI eksklusif. Disposisi masih belum mendukung peningkatan cakupan ASI eksklusif, pada variabel struktur birokrasi tidak terdapat format pelaporan dari BPS ke Puskesmas dalam implementasi sosialisasi pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Bengkulu Selatan. Disarankan bagi Dinas Kesehatan membuat regulasi kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) tentang pemberian ASI eksklusif dan membuat larangan BPS bekerjasama dengan perusahaan susu formula. Bagi kepala Puskesmas untuk melakukan supervisi dan monitoring ke BPS. Bagi BPS diharapkan agar meningkatkan frekuensi sosialisasi pemberian ASI eksklusif dan tidak bekerjasama dengan pabrik susu formula. Kata Kunci : Implementasi Sosialisasi ASI eksklusif, Bidan Praktek Swasta Kepustakaan : 37 (2001-2010) Diponegoro University Postgraduate Program Master’s Program in Public Health Majoring in Health Policy Administration Sub Majoring in Maternal and Child Health Management 2011 ABSTRACT Lela Hartini Analysis on the Implementation of Exclusive Breastfeeding Socialization by Private Practice Midwives in South Bengkulu District, 2011 xi + 125 pages + 16 tables + 2 figures + 16 enclosures Profile of South Bengkulu district health office 2008 – 2009 did not include data on exclusive breastfeeding coverage. Private practice midwives (BPS) did not have standard operating procedure (SOP) in providing obstetric service. One of midwives duties was to provide exclusive breastfeeding socialization to pregnant women, childbearing mothers and community. The objective of this study was to analyze the implementation of exclusive breastfeeding socialization by BPS in South Bengkulu district. This study applied qualitative method and using in-depth interview as data collection technique. The main informant was 3 private practice midwives in the city area and 2 private practice midwives in the rural area. Triangulation was done to 5 head of puskesmas, chief of nutritional unit and head of Indonesian Midwifery Association (IBI). Focus group discussion was conducted to 3 mothers and 3 people in the community (family member of the patient) in each selected BPS. Results of the study showed that implementation of exclusive breastfeeding socialization variable was still limited to individual education and no education materials were provided. There was no communication among head of puskesmas, head of district health office and head of IBI towards BPS. BPS facilities were still insufficient to support the success of exclusive breastfeeding. Disposition had not supported exclusive breastfeeding coverage improvement. In the bureaucracy structure variable, there was no reporting format from BPS to puskesmas on exclusive breastfeeding socialization implementation in South Bengkulu district. It was suggested to district health office to formulate regulation policy in the form of decree regarding exclusive breastfeeding and to forbid collaboration between BPS and infant formula companies. Head of puskesmas had to do supervision and monitoring to BPS. Private practice midwives were expected to improve the frequency of exclusive breastfeeding socialization and to avoid collaboration with infant formula companies. Key words : exclusive breastfeeding socialization implementation, private practice midwives Bibliography : 37 (2001 – 2010)