Pembangunan Perumahan Melalui Partisipasi Masyarakat

Abstract

Perumahan merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya struktural, yaitu sebagai bagian dari peningkatan kualitas kehidupan dan kesejakteraan rakyat. Oleh karena itu pembangunan perumahan bukan hanya berupaya untuk mencapai sasaran kuantitatif saja, tetapi adalah juga sangat penting untuk memperhatikan pencapaian sasaran kualitatif agar dapat dimungkinkan perumahan yang sesuai dengan hakekat dan fungsinya. Perumahan yang merupakan sarana tempat tinggal dapat dikatakan sebagai wadah kehidupan manusia yang bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari para penghuninya, tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan kualitas. Tidak hanya menyangkut tempat hunian atau rumah, tetapi juga tempat kerja, berbelanja, bersantai, dan wahana untuk berpergian (singkatnya meliputi Wisma, Karya, Marga, Suka) (Budiharjo, 1997). Kementerian Negara Perumahan Rakyat pernah mencatat bahwa jumlah keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah di Indonesia sebanyak 9,6 juta sampai dengan tahun 2007. Sementara itu pertumbuhan kebutuhan rumah bagi keluarga baru mencapai 800.000 unit per tahun. Kebutuhan rumah tersebut sangat sulit dipenuhi karena permintaan dan pasokan yang lemah. Dari sisi permintaan, misalnya, walaupun masyarakat sangat membutuhkan rumah, tetapi daya beli kebanyakan masyarakat Indonesia masih sangat rendah karena rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu pengalihan orientasi dari membangun rumah ke membangun permukiman. Pengelolaan pembangunan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa membangun dari masyarakat sendiri melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Di pihak lain kemampuan membangun permukiman secara komunitas harus direspon secara tepat oleh pemerintah, sehingga kebutuhan akan identitas tetap terjaga dalam kerangka pembangunan permukiman. Kelangkaan prasarana dasar dan ketidakmampuan memelihara serta memperbaiki permukiman merupakan masalah utama dari perumahan dan permukiman yang ada. Masyarakat perlu diikutsertakan secara aktif dalam proses pembangunan permukiman. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya memperkuat kedudukan masyarakat guna mendampingi proses pembangunan yang disusun pemerintah menjadi suatu agenda yang penting untuk dilakukan. Dengan memberdayakan masyarakat untuk turun langsung membangun lingkungannya, maka masyarakat bisa merasakan langsung hasil yang telah dibangunnya. Kata Kunci : Pembangunan Perumahan, Pemberdayaan Masyarakat Pendahuluan Pembangunan perumahan memang menjadi dasar kebutuhan masyarakat dan tuntutan pemerintah (daerah/pusat) untuk memenuhinya. Akan tetapi apabila pembangunan perumahan hanya berdasarkan target penyelesaian tanpa memperhitungkan faktor lain, pembangunan tersebut akan lebih bernuansa pemborosan dan merusak daripada memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang Rumah sebagai tempat tinggal dengan kapasitas standar memang diperlukan, selain harga terjangkau juga memenuhi standar tempat tinggal bagi pemilik menengah ke bawah. Akan banyak sekali kebutuhan akan rumah sederhana diiringi dengan penggunaan lahan bagi kebutuhan pembangunan unit rumah tersebut. Misalkan ada 13.000 unit rumah yang dibutuhkan, apabila satu unit rumah (tipe 21) memerlukan tanah minimal 36 m2 akan dibutuhkan sekitar 468.000 m2 lahan rumah. Belum lagi lahan yang dipergunakan sebagai lahan penunjang/infrastruktur, sesuai standar pembangunan perumahan 40% diperuntukan sebagai lahan terbuka, sehingga dari total kebutuhan lahan baru adalah 1.170.000 m2. Seperti yang kita ketahui, pembangunan rumah sederhana oleh pengembang tidak menguntungkan apabila tidak membangun rumah menengah dan mewah. Alokasi lahan bagi rumah bukan akan meningkat 3-4 kali lipat dari kebutuhan akan lahan. Pembangunan perumahan yang berkelanjutan perlu bertumpu pada empat prinsip yang memperhatikan masadepan (futurity), lingkungan environment), persamaan (equity) dan partisipasi (participation) dalam konteks meningkatkan perturnbuhan ekonomi dan menjainin kualitas lingkungan. Sustainable development sangat terkait dengan suatu gerakan moral agar "jaminan" terdengarnya kualitas lingkungan (conservation) dapat terselenggara dengan baik dan dinikmati secara merata baik secara sosial maupun ekonomi oleh setiap lapisan masyarakat sekarang ini maupun generasi mendatang melalui proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.