PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2010 DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

Mulai bulan juni 2005, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum otonomi daerah yang dikonstruksikan dalam UU No. 22 tahun 1999 jo UU No.32 tahun 2004 diterapkan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur menurut UU No. 5 tahun 1974 yang dicirikan berwatak konservatif, karena dari sudut politik, UU No. 5 Tahun 1974 telah menciptakan pemerintahan yang terpusat dan memberikan otonomi yang harus dipagari oleh kepentingan untuk mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh figure calon dan identifikasi kepartaian secara bersama-sama terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pemberian kuesioner yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Semarang. Data yang dipergunakan adalah data primer yang berupa pembagian kuesioner di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang. Hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada masyarakat tersebut kemudian dianalisa secara kuantitatif menggunakan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda dengan bantuan program komputer SPSS versi 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara popularitas terhadap perilaku pemilih. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara figure calon terhadap perilaku pemilih. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis secara parsial variabel figur calon yang menunjukkan nilai t hitung (2,410) lebih besar dari t tabel (1,985) dengan signifikansi 0,18 < 0,05. Ada pengaruh yang signifikan dan positif antara identifikasi partai terhadap perilaku pemilih. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis secara parsial variabel identifikasi partai yang menunjukkan nilai t hitung (4,408) lebih besar dari t tabel (1,985) dengan signifikansi 0,000 < 0,05.