EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TENTANG PEMANFAATAN LAHAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH BANTAR GEBANG KOTA BEKASI SEBAGAI TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (TPST) (STUDI KASUS PERJANJIAN KERJASAMA YANG DISAHKAN TAHUN 2007)

Abstract

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas pembangunan sosial ekonomi di Kota Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengakibatkan lahan untuk lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah semakin sempit dan terjarah. Hal ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Pronvinsi DKI Jakarta untuk menyediakan prasarana Tempat Pembuangan Akhir sampah yanq dihasilkan penduduknya, sehingga permasalahan akan pemusnahan akhir sampah yang dihasilkan dapat teratasi denqan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi membuat perjanjian kerjasama untuk membangun dan mengelola Tempat Pembuangan Akhir sampah yang berlokasi di Bantargebang Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang disahkan pada Juli 2007 dengan judul Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Pemanfaatan Lahan tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Kerjasama Kedua Pemerintah ini (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi). Penelitian ini menggunakan metode mixed (antara metode Kualitatif dan metode kuantitatif). Adapun metode pengumpulan data adalah melalui wawancara, kuesioner dan meneliti dokumen. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 responden yang terdiri dari masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan TPA Sampah Bantar Gebang Kota Bekasi yaitu, Masyarakat Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Sumur Batu. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di dapatkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah juga pemberdayaan masyarakat ini telah terealisasi sebagaimana tujuan kebijakan perjanjian kerjasama. Hal ini dilihat dengan banyaknya manfaat yang dirasakan masyarakat yang terkena dampak pencemaran akibat pengeolaan TPA sampah bantar Gebang, yaitu mengalami peningkatan dalam kesejahteraannya. Bentuk dari pada peningkatan kesejahteraan tersebut adalah adanya fasilitas kesehatan gratis, pengolahan sampah yang telah menggunakan teknologi tinggi, adanya Community Development (CD) yang dikelola oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)sehingga pembangunan di masyarakat sekitar TPA Sampah Bantar Gebang terjamin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik bagi masyarakat maupun pihak yang terlibat di dalam penetapan kebijakan (pemerintah). Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran diantaranya pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta sebaiknya dapat meningkatkan dana di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan dapat terwujud dengan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rekomendasi untuk penelitian mendatang untuk lebih melakukan pendalaman terhadap pelaksana utama agar menghasilkan data yang konkrit dan mendukung penelitian serta perluasan responden dan narasumber agar hasil penelitian mampu memperkaya hasil penelitian agar lebih variatif. Kata kunci: Kerjasama antar daerah, pelayanan publik, evaluasi kebijakan