PUNGUTAN LIAR DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan tugas yang harus dilakukan oleh birokrasi demi terwujudnya Good Governance. Yakni pelayanan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Namun dalam pengurusan dokumen kependudukan sering terjadi penyimpangan atau tindak korupsi seperti pungutan liar dan penyuapan. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, anatara lain pungutan liar dan penyuapan dalam pembuatan dokumen kependudukan KTP atau KK. Penelitian ini melibatkan pegawai Kecamatan Banyumanik dan masyarakat yang sedang melakukan permohonan pembuatan KTP atau KK di Kecamatan Banyumanik, yang kebetulan ditemukan dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data menggunakan alat bantu interview guide. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah data dari berbagai sumber buku dan dokumen, reduksi data, kemudian penafsiran data untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan atau tindak korupsi dalam pelayanan pembuatan KTP atau KK. Dari analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa modus penyimpangan/tindak korupsi yang terjadi dalam pembuatan KTP atau KK yakni perilaku curang, penyuapan dan pungutan liar. Pelaku tindak korupsi tersebut adalah masyarakat pemohon dan pegawai Kecamatan. Dan penyebab terjadinya tindak korupsi dalam pembuatan KTP atau KK adalah dari aspek perilaku individu yakni tidak diterapkannya moral masyarakat dan pegawai dalam memberikan pelayanan; aspek organisasi yakni ketertutupan pimpinan/pegawai/masyarakat yang mengetahui; aspek masyarakat yakni penyalah artian konsep penyuapan sebagai budaya dalam birokrasi; aspek peraturan perundang-undangan yakni tidak tegasnya penerapan dan sanksi terhadap tindak korupsi; dan aspek pengawasan yakni tidak adanya pengawasan internal maupun eksternal dari pihak Kecamatan maupun Dinas. Disarankan perlu adanya pencegahan tindak korupsi yang terjadi dalam pembuatan dokumen kependudukan KTP atau KK, melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Keywords: Good Governance; Pelayanan Publik; Tindak korupsi