ANALISIS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2008 – 2010

Abstract

Otonomi dan desentralisasi pada hakikatnya memberikan kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana dalam melaksanakan urusan-urusan daerah serta melakukan optimalisasi anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendistribusian keuangan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah serta potensi/keunikannya. Keunikan inilah yang mempengaruhi besaran alokasi dana perimbangan yang diterima daerah. Kabupaten Temanggung yang identik dengan tembakau dan kota penghasil bahan baku rokok mendapatkan dana perimbangan dalam bentuk DBHCHT dengan jumlah dana yang selalu meningkat selama 3 tahun ini yaitu dari tahun 2008-2010. Disini penulis mengambil tentang pengelolaan anggaran yang berasal dari DBHCHT untuk program-program bagi masyarakat petani di daerah tembakau. Kenyataan selama ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang ditopang dari dana perimbangan untuk membiayai program-program belum mampu berperan dalam meningkatkan pembangunan daerah. Apalagi pengalokasian anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen dan prinsip-prinsip dalam mengelola keuangan daerah khususnya yang berasal dari DBHCHT berdasarkan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan partisipatif. Bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mengelola DBHCHT tahun anggaran 2008-2010? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif yang menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dan BAPPEDA Kabupaten Temanggung selaku pengelola DBHCHT Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Tim Teknis DBHCHT serta yang terkait dengan penerima DBHCHT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan tetap mengacu dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kegiatan/proyek yang didanai DBHCHT baik fisik maupun nonfisik sangat berkontribusi bagi masyarakat khususnya petani tembakau. Pada pelaksanaan kegiatan/proyek terdapat beberapa hambatan yaitu administratif, lapangan, maupun politik. Sebaiknya dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DBHCHT lebih memprioritaskan aspek kemanfaatan yaitu dengan menyesuaikan antara kondisi dan kebutuhan masyarakat, dan lebih mempertimbangkan kesesuaian antara output dengan outcome sehingga dana yang terserap bisa bermanfaat, serta sinergi antar elemen demi suksesnya kegiatan/proyek dari DBHCHT. Keywords : Pemerintah daerah, keuangan daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).