EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA SEMARANG

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Semarang yang diterapkan oleh Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika semenjak tahun 2004 yang masih berlangsung hingga tahun 2011. Peraturan Daerah ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalulintas, maka perlu dilakukan pengaturan didalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum. Namun keadaan di lapangan masih belum mencerminkan hal tersebut. Peraturan Daerah ini merupakan satu-satunya peraturan yang mengatur tentang parkir di tepi jalan umum di Kota Semarang. Selain bertujuan untuk menilai hasil kebijakan Peraturan Daerah ini, penelitian ini juga bertujuan untuk memberi masukan kepada instansi terkait dan masyarakat luas. Untuk menjelaskan evaluasi penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka digunakan metode campuran antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah yang diwakili oleh Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir tepi jalan umum. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui wawancara, observasi, meneliti dokumen dan kuesioner yang dilakukan dengan pemilihan responden menggunakan non probability sampling dan cluster random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Semarang telah dilaksanakan secara maksimal namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, keadaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Semarang telah banyak berkembang hingga saat ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut dirasa tidak sesuai lagi. Sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir tepi jalan umum juga masih sangat minim. Meskipun begitu masyarakat tetap mendukung penerapan Peraturan Daerah ini. Berdasarkan hasil tersebut maka hendaknya segera dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah ini agar dapat lebih efektif sesuai perkembangan perparkiran dewasa ini. Selain itu juga diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas agar dapat mengetahui hak maupun kewajiban yang harus dilakukan ketika menggunakan jasa parkir tepi jalan umum. Kata kunci : parkir, peraturan daerah, pengguna