ANALISIS ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD KOTA SEMARANG TAHUN 2010 DARI PRESPEKTIF PRO POOR

Abstract

Kesehatan merupakan hak dasar warga negara Indonesia. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, dapat terwujud melalui pembiayaan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dalam bentuk anggaran, yakni APBN pada level nasional dan APBD pada level lokal. Bagian kecil dari masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi adalah masyarakat miskin. Dinilai urgent karena masyarakat miskin juga mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesehatan sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya dan dapat pula mensejahterakan kehidupannya. Topik anggaran yang memihak kepada rakyat miskin dalam penelitian ini difokuskan pada analisis anggaran kesehatan dalam APBD Kota Semarang pada tahun anggaran 2010. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana anggaran kesehatan Kota Semarang berperspektif pro poor. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memuat gambaran mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, termasuk proses yang sedang berlangsung dan pengaruh fenomena-fenomena yang ada. Penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada saat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan kecilnya anggaran pro masyarakat miskin. Hanya terdapat satu program kebijakan kesehatan yang secara khusus ditujukan untuk masyarakat miskin. Hal tersebut disebabkan kurang aktifnya pemerintah dalam memberikan informasi APBD beserta prosesnya, kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan yang kurang membidik masyarakat miskin, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan kesehatan untuk masyarakat miskin. Selain itu besarnya anggaran untuk masyarakat miskin tidak mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini dinilai pelaksanaan anggaran pro poor bidang kesehatan di Kota Semarang tahun 2010 masih belum maksimal. Agar pelaksanaan anggaran pro poor dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya optimalisasi Musrenbang dan Reses, pembaruan data masyarakat miskin, pemahaman pro poor budgeting bagi aparatur pemerintah, serta publikasi ABPD yang intensif kepada masyarakat miskin. Keywords : Analisis Anggaran, Anggaran Pro Poor, Kesehatan