IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI KECAMATAN GUNDIH KABUPATEN GROBOGAN

Abstract

Bergulirnya wacana kebijakan otonomi daerah sejak tahun 1997 hingga sekarang, belum memberi perubahan berarti bagi pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Ketidakpastian pemenuhan ekonomi, rendahnya jaminan keberlangsungan fungsi ekologi, penjarahan hutan, dan tiadanya jaminan sosial terutama hak dan kepastian pengelolaan secara adil dan lestari membuat impian pengelolaan jangka panjang sumber daya hutan sukar direalisasikan. Proses penerapan PHBM di KPH Gundih tentu tidak lepas dari kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal. Kendala dan hambatan yang dalam penerapan PHBM yang masih dirasakan masyarakat adalah masyarakat kurang memahami akan penerapan kebijakan PHBM. Tingkat pemahaman yang kurang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan kebijakan PHBM di lapangan. Adanya pemahaman yang berbeda dalam masyarakat akan berakibat kurang berhasilnya tujuan dari PHBM dan kurang optimalnya hasil kegiatan PHBM. Masalah lain yang masih dirasakan oleh banyak pihak dari unsur yang terkait dengan PHBM adalah masalah alokasi dana yang belum ada. Gambaran masih terdapatnya permasalahan dalam implementasi kebijakan PHBM diatas menjadikan alasan perlunya evaluasi dalam implementasi PHBM di KPH Gundih. Studi ini akan mengevaluasi implementasi PHBM dengan menganalisis proses pelaksanaan PHBM. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif evaluatif, dimana penelitian yang terbatas pada usaha pengungkapan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta-fakta evaluatif. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan PHBM di Kecamatan Gundih Kabupaten Grobogan. Kesesuaian implementasi dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber baik dari pemerintah maupun LMDH. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat yang tergabung dalam LMDH mengenai Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, ketersediaan petugas dalam mendukung program PHBM sudah mencukupi, dimana petugas selalu melakukan pertemuan dan penyuluhan sekali dalam sebulan, penerapan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program PHBM sudah sesuai dengan harapan LMDH atau masyarakat di sekitar hutan. Pelaksanaan program PHBM sudah dilakukan adil dan demokratis, program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara Perum Perhutani KPH Gundih dengan masyarakat yang tergabung dalam LMDH tidak terdapat mekanisme alih guna lahan, peran serta atau partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama(PHBM) masyarakat masih belum optimal, hal ditunjukkan dari kekurangaktifan masyarakat dalam pelaksanaan program yang kurang aktif. Pada pelaksanaan program Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat(PHBM) di KPIH Gundih terdapat hambatan dan kendala tersebut dapat berupa hambatan teknis, yang berupa teknik berkomunikasi, serta teknik bernegosiasi. Selain itu hambatan non teknis atau permasalahan sosial yang berupa kurangnya dukungan tenaga yang berkualitas penyuluh mempengaruhi kecepatan sosialisasi dan implementasi PHBM serta belum adanya ketercukupan dana dalam pelaksanaan program PHBM.