DAMPAK REFORMASI PERIZINAN DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN KUDUS (STUDI PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI PERIODE 2003-2009)

Abstract

Mewujudkan iklim investasi yang lebih baik untuk meningkatkan masuknya investasi memang patut dilakukan, sebab perekonomian suatu daerah atau negara amat membutuhkan masuknya suatu investasi ke tempatnya untuk memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah atau negara tersebut. Untuk itu, diperlukan perbaikan iklim investasi dan mengembalikan kepercayaan dunia bisnis. Lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertikal (antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota) dan pada tingkat horizontal (antara kementerian dan badan lainnya), terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesa atau testing research, walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi tentang penelitian relasional fokusnya terletak pada penjelasan hubungan-hubungan antar variabel. Sampel dalam penelitian ini adalah narasumber atau tokoh kunci yang dipilih dengan wawancara secara individu (key person). Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan uji beda dan regresi linier. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa reformasi Birokrasi dalam perizinan sudah dilakukan di Kabupaten Kudus. Perubahan-perubahan tersebut dapat kita dalam 3 aspek yaitu mengenai waktu, pelayanannya, serta admnistrasi yang tidak lagi merepotkan para investor dan masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan. Dari hasil pengujian olah data statistik dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh perbedaan peningkatan investasi di kabupaten Kudus sebelum dan sesudah reformasi perizinan. Dari hasil analisa di atas, saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya pendelegasian kewenangan dan petunjuk pelaksanaan mengenai reformasi birokrasi di bidang pelayanan perizinan dilakukan dengan konsisten. Perlu di dibentuk pegawai yang profesional dan kompeten untuk mewujudkan reformasi birokrasi di bidang pelayanan perizinan dan diharapkan adanya sistem remunerasi yang didukung oleh pemerintah pusat.