Heri Wibowo, Prasetyo (2011) ANALISIS SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SUMBER PAD DAN PENATAAN KOTA DI SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
| PDF (Jurusan Ilmu Pemerintahan) - Submitted Version 77Kb |
Abstract
Maraknya media iklan dalam bentuk papan reklame/baliho seperti di Simpang Lima dan sekitarnya, di titik-titik strategis di Kota Semarang mengakibatkan beberapa permasalahan. Dampak positifnya bagi Pemkot menambah PAD-nya. Permasalahan yang muncul antara lain dari aspek penataan ruang kota. Berkaitan dengan aspek penataan ruang, aspek estetika kota selama ini dikesampingkan dalam penempatan titik reklame. Kemudian adanya Keputusan walikota Semarang no : 973 / 288 tanggal 29 November 2007 tentang penetapan kawasan dan kelas jalan reklame di kota Semarang bisa diharapkan untuk penertiban reklame di Semarang. Dalam keputusan walikota tersebut melibatkan dua instansi pemerintah kota Semarang beserta peraturannya untuk penertiban reklame baik itu bermasalah ataupun merusak keindahan kota, tidak menjadi masalah kesemerawutan ruang publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sinkronisasi antara kebijakan pengenaan pajak reklame sebagai sumber PAD dan penataan reklame di kota Semarang. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan suatu masalah yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada saat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimal kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKD) dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dalam penataan reklame terutama kawasan khusus atau Simpang lima masih ada yang melanggar peraturan. Pada akhirnya Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Reklame dan Penataan Kota dalam hal ini Penataan Reklame Kota Semarang yang dihasilkan dapat dikatakan belum sepenuhnya sinkron antara pengenaan pajak reklame dan penataan reklame karena adanya ego sektoral, kordinasi yang kurang antar dinas. Saran penelitian ini, sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kinerja DPJR dan DPKD, serta untuk lebih menjalin sinergisitas dan melakukan tinjauan lagi atau ulang titik-titik reklame dan penempatan reklame.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
Divisions: | Faculty of Social and Political Sciences > Diploma in Government Finance |
ID Code: | 31946 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 14 Dec 2011 08:28 |
Last Modified: | 14 Dec 2011 08:28 |
Repository Staff Only: item control page