ANALISA PRO POOR BUDGETING APBD KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2010

Abstract

Pada sekitar bulan September 2000 sebanyak 189 Negara yang tergabung dalam United Nations Member States memprakarsai lahirnya MDGs (Millenium Development Goals). Pada saat itu Indonesia juga merupakan salah satu dari sebanyak 189 negara tersebut. MDGs memiliki 8 (delapan target ) utama, yang salah satunya adalah tentang pengurangan jumlah orang miskin yang ada di dunia ini. Dari lahirnya MDGs tersebut, maka lahir pula beberapa paradigma baru dibidang penganggaran. Lahirlah sebuah konsep Pro Poor Budgeting atau anggaran yang memihak pada masyarakat miskin. Selanjutnya Indonesia, sebagai salah satu Negara yang memprakarsai lahirnya MDGs dituntut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat miskin dalam setiap proses penganggaran, baik secara Nasional maupun proses penganggaran di Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten). Topik anggaran yang memihak kepada rakyat miskin dalam penelitian ini difokuskan pada proses penganggaran di Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun anggaran 2010. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010 dilihat dari perspektif Pro Poor Budgeting. Bagaimana tahapan-tahapan, prosedur, serta mekanisme dalam penyusunan APBD tersebut dilaksanakan dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk menuju anggaran yang memihak kepada rakyat miskin. Penelitian ini dlakukan untuk mengetahui seberapa jauh proses penganggaran di Kabupaten Wonogiri dalam memihak kepada rakyat miskin. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan suatu masalah yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada saat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya intervensi politk dari DPRD dalam proses penyusunan APBD yang sering kali menggeser usulan-usulan dari hasil Musrenbang. Pada akhirnya aspirasi dari bawah tidak bisa sampai ke Pemerintah Daerah.