ANALISIS KONFLIK SOSIAL AKIBAT PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2004 DAN SK BUPATI PATI NOMOR 141 TAHUN 2005 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DARI 5 TAHUN MENJADI 10 TAHUN (STUDI KASUS DI DESA TRANGKIL)

Widy Atmoko, Bayu (2011) ANALISIS KONFLIK SOSIAL AKIBAT PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2004 DAN SK BUPATI PATI NOMOR 141 TAHUN 2005 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DARI 5 TAHUN MENJADI 10 TAHUN (STUDI KASUS DI DESA TRANGKIL). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF (Jurusan Ilmu Pemerintahan) - Submitted Version
75Kb

Abstract

Konflik adalah situasi adanya pertentangan atau ketidakserasian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Karena manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi sosial, maka konflik sesungguhnya menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dihindarkan, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pengayaan materi melalui studi kepustakaan(dokumentasi) dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan berbagai informan terkait di lapangan. Informan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, saksi ahli yang mengetahui dengan pasti permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi di Desa Trangkil Kabupaten Pati terjadi karena adanya konflik individu antar tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa Trangkil yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar. Puncak dari konflik tersebut adalah ketika muncul Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2004 dan SK Bupati Nomor 141 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa Trangkil. konflik sosial tersebut tercermin dalam berbagai bentuk perjuangan perlawanan masyarakat desa Trangkil yang dimotori oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk menentang peraturan daerah yang merugikan mereka, bentukbentuk perjuangan tersebut seperti: aksi demonstrasi simpatik yang dilakukan sampai 3 kali, penyegelan ruang kerja dan bengkok aset kepala desa, mengancam golput dalam Pilgub Jateng tahun 2008, mengadakan dialog interaktif dengan lembaga pemerintah daerah, dan melibatkan LSM serta Universitas untuk memperjuangkan dan mengkaji dari sudut pandang hukum. Ada banyak upaya yang dilakukan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat desa Trangkil untuk menyelesaikan konflik sosial tersebut, dari upaya yang bersifat kekeluargaan hingga upaya yang berkaitan dengan fisik. Namun semua upaya yang dilakukan masyarakat desa Trangkil tidak pernah berhasil dan dapat dikatakan gagal karena tidak ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, serta terkesan terjadi pembiaran oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pati. Konflik sosial yang terjadi di desa Trangkil hingga sampai sekarang masih terjadi, konflik sosial di desa Trangkil bagai api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat berkobar membesar dan menciptakan masalah baru. Kata kunci : Konflik sosial, pola konflik, tokoh masyarakat

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science
ID Code:31927
Deposited By:Pemerintahan Admin
Deposited On:13 Dec 2011 12:23
Last Modified:13 Dec 2011 12:23

Repository Staff Only: item control page