GOLKAR DALAM KONTESTASI KEKUATAN POLITIK DI TINGKAT LOKAL KASUS DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 1971-1998

Abstract

INTISARI Penelitian ini mengkaji Golkar dalam kontestasi kekuatan politik di tingkat lokal; kasus di Kabupaten Kudus Tahun 1971-1998 dengan menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi politik. Pendekatan tersebut digunakan, juga untuk memahami pertama, bagaimana Golkar Kabupaten Kudus terbentuk. Kedua, bagaimana berlangsungnya kontestasi Golkar sebagai kekuatan sosial politik dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya di Kabupaten Kudus. Ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan Golkar Kabupaten Kudus tampil sebagai pemenang. Golongan Karya Kabupaten Kudus dibentuk sekitar tahun 1969 sebagai bentuk perpanjangan usaha militer (TNI-AD) untuk membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tingkat akar rumput. Tradisi permusuhan di antara dua kelompok tersebut mulai tumbuh sejak peristiwa Madiun 1948. Dalam upayanya bersaing dengan PKI tersebut, militer melalui ormas-ormas Trikarya seperti Soksi, Kosgoro dan MKGR membentuk Sekber Golkar pada 20 Oktober 1964 secara nasional. Hal tersebut kemudian diikuti pembentukan Sekber Golkar di daerah-daerah termasuk Kabupaten Kudus pada tahun 1969. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Golkar Kabupaten Kudus adalah Imam Supardi (AD), Suwondo Gurowo (AD), Herman (Dinas Penerangan), Topo Wardoyo (Dinas Penerangan), Mastoro (Polisi). Oleh karena sangat berkaitan dengan pembentukan Sekber Golkar secara nasional. Dalam hal peringatan hari ulang tahun (kelahiran) sendiri, Golkar Kabupaten Kudus mengacu pada pembentukan Sekber Golkar secara nasional yaitu pada tanggal 20 Oktober 1964. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa Golkar Kabupaten Kudus mulai mengikuti pemilu pada tahun 1971. Sejak pemilu pertama yang diadakan pada masa Pemerintahan Orde Baru tersebut, Golkar Kabupaten Kudus selalu tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara mencapai 50-60% suara, sementara PPP (atau partai-partai Islam) dan PDI (partai-partai nasionalis) selalu kalah. Kemenangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; pertama, dukungan sistem politik Orde Baru yang menguntungkan Golkar, pengorganisasian aparatur pemerintah dari Bupati sampai aparatur desa seperti kepala desa untuk turut mendukung Golkar. Kedua, materi kampanye yang berisi janji-janji pembangunan ekonomi serta citra non politik yang ditampilkan Golkar pada masyarakat Kabupaten Kudus. Ketiga, dukungan salah satu elemen kampus (civitas akademika) di Kabupaten Kudus. Keempat, adalah konsistensi Pemerintah Orde Baru dalam mengupayakan kemenangan Golkar di daerah termasuk Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktek money politics dalam bentuk pemberian uang tunai untuk memilih salah satu tanda gambar parpol tidak ada dalam kontestasi politik antar kekuatan politik lokal di Kabupaten Kudus. Persaingan politik dengan menggunakan uang lebih banyak tersalurkan melalui intensitas kontestasi dalam mengadakan kegiatan kampanye atau pawai, bakti sosial dll. Dalam hal ini Golkar memiliki kekuatan yang lebih daripada kekuatan politik lokal lainnya dengan lebih banyak melakukan aktivitas kampanye atau bakti sosial. Selain hal tersebut, Golkar mampu membentuk jaringan politik sampai pada level grass root (akar rumput). Hal itu antara lain ditunjukkan dengan adanya politisasi birokrasi dari level Bupati sebagai kepala daerah kabupaten beserta aparaturnya sampai pada kepala desa beserta aparaturnya di level pedesaan.