Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Abstract

Abstrak Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia sudah menjadi isu internasional. Penyebab terbesar terjadinya kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh adanya areal open access, yaitu areal yang tidak dibebani hak. Kelestarian hutan hanya akan tercapai apabila pengurusan hutan dilakukan secara benar. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan dibagi habis ke dalam sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH tersebut dapat berbentuk KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) atau KPH Produksi (KPHP). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi pembangunan KPHP Model Lalan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah KPHP Model Lalan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dan institusi berbentuk UPTD. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah konten dan konteks kebijakan. Faktor-faktor yang termasuk dalam konten kebijakan meliputi : a) banyaknya kepentingan pihak yang dipengaruhi dengan adanya kebijakan pembangunan KPHP Model Lalan, meliputi kewenangan, program dan kegiatan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, serta peranan swasta dan masyarakat; b) besarnya derajat perubahan yang diharapkan; c) Kebijakan belum seluruhnya diikuti dengan peraturan perundangan pendukung, dan terdapat disharmoni pada peraturan perundangan pendukung yang telah ditetapkan; d) belum memadainya SDM daerah dan anggaran daerah untuk pembangunan KPH. Adapun faktor-faktor yang termasuk dalam konteks implementasi kebijakan meliputi : a) kebijakan telah dikomunikasikan, namun komunikasi masih perlu dilakukan karena proses pembentukan organisasi masih berjalan yang melibatkan instansi di luar kehutanan; b) adanya komitmen Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum terlihat jelas; c) terdapat perbedaan pemahaman dan kesepakatan pihak terkait (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan dukungan dan fasilitasi para pihak, komunikasi intensif antara para pihak, rekrutmen pegawai, serta pendidikan dan pelatihan. Kata kunci : Implementasi, kebijakan, konten, konteks, KPHP Lalan