IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Abstract

ABSTRAK Kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove, terjadinya konflik pemanfaatan potensi ruang kawasan pesisir serta penyimpangan pola pemanfaatan ruang pesisir di Kabupaten Lombok Barat merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat, khususnya pada Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RSWP3K), serta mengkaji hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan model studi kasus dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap para pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSWP3K belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi RPJMD, namun program/kegiatan terkait telah dilaksanakan, hal tersebut terjadi karena keserupaan sasaran RPJPD dengan RSWP3K selain itu juga karena tugas pokok dan fungsi terkait dari masing- masing dinas/instansi. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain kepentingan kelompok sasaran yang belum cukup terakomodir, letak RSWP3K yang dianggap kurang tepat, sumberdaya finansial dan SDM yang.masih kurang, komunikasi yang lemah, penempatan pegawai/pejabat pada posisi yang kurang tepat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kata Kunci: kebijakan publik, pengelolaan pesisir terpadu