LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI

Abstract

1.1 Latar Belakang Permasalahan Kabupaten Tegal merupakan bagian wilayah pemerintahan provinsi jawa Tengah yang berbatasan dengan kota Tegal di sebelah utara, Kabupaten Pemalang di sebelah Timur, Kabupaten Brebes di sebelah barat dan Kabupaten Banyumas di bagian selatan. Pada awalnya pendiriannya , pusat pemerintahan Kabupaten Tegal berada di Tegal,digabung menjadi satu dengan pusat pemerintahaan kota Tegal .Pada pertengahan tahun 1980an ibukota Kabupaten Tegal dipindah ke Kota Slawi yang secara geografis terletak terletak di tengah- tengah wilayah Kabupaten Tegal. Seiring dengan itu ,Kabupaten Tegalpun mulai menata pemerintahannya secara mandiri. Sebagai Kabupaten yang sedang berkembang , Kabupaten Tegal melakukan pembenahan maupun pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kemajuan dan meningkatkan keejahteraan masyarakatnya melalui program-program pembangunan yang dilaksaakan. Perkembangan dan dinamika dalam rangka pembangunan tesebut, selain memberikan hasil yang positif, juga membawa konsekuensi adanya perubahan yang bersifat negative. Masalah yang menonjol dari pembangunan tersebut adalah adanya kesenjangan social maupun ekonomi antara daeraah yang satu dengan daerah yang lain akibat tidak meratanya pembangunan yang terjadi.implikasi dari keadaan tersebut adalah adanya pemusatan perkembangan pada daerah tertentu serta keenderungan pertumbuhan kegiatan non agraris yang bersifat linier yang mempengaruhi efektifitas pelayanan umum kepada masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk ,ditambah dengan masih adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjagan social.,serta makin ketatnya persaingan yang akan berkembang kearah keangkuhan dan kecemburuan social,maka kriminalitaspun menjadi semakin menigkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas . Indikasi seperti itu terjadi di semua daerah tidak terkecuali Kabupaten Tegal ,provinsi Jawa Tengah. Kecenderungan seperti itu tentu saja harus diimbangi dengan piranti hokum yang memadai dan koordinatif. Aparat kepolisian ,Kejaksaan dan Kehakiman , serta Lembaga Pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistim hokum pidana bekerja bersama –sama berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan paradikma dasar menegakkan kebenaran dan keadilan . Aktualita yang terjadi di lapangan adalah pemerintah Kabupaten Tegal tidak mempunyai Lembaga Pemasyarakatan sendiri. Selama ini Narapidana dan sebagian besar tahanan yang berasal dari wilayah hukun polres Slawi dititipkan di Rumah Tahanan Negara Tegal. Urusan pembinaan diserahkan sepenuhnya ke pihak Rutan Tegal .Fenomena adanya penitipan tahanan dan narapidana Kabupaten Tegal di Rutan Tegal ini dilatarbelakangi karena adanya penggabungan pusat pemerintah antara Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal pada masa sebelumnya. Konsekuensinya adalah adanya ketidakefektifan dalam hal koordinasi maupun pembinaan terhadap tahanan maupun narapidana Kabupaten Tegal . Data yang didapat di Rutan Tegal menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun, sekitar dua pertiga penghuni Rutan Tegal ( tahanan dan narapidana ) berasal dari Kabupaten Tegal. Trend yang terjadi dari data yang di dapat menunjukkan suatu kecenderungan adanya penambahan penghuni (tahanan dan narapidana ) yang cukup signifikan baik dari kota Tegal maupun Kabupaten Tegal. Kondisi Rutan Tegal yang termasuk kedalam kelas IIB (kurang dari 250 penghuni}saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya hanya menampung 189 orang (sampai bulan juli 2003 penghuni Rutan Tegal sebanyak 197 Orang ) Kondisi semacam ini tentu saja sangat tidak ideal. Berdasar uraian tersebut diatas ,di Kabupaten Tegal diperlukan adanya suatu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B yang mampu menampung Narapidana dan Tahanan sesuai dengan konsepsi pemasyarakatan yangberdasar pada asas pembinaan dan pembimbingan, serta terkoordinasi secara integral dengan pihak terkait. 1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembahasan Tujuan pembahasan untuk menganalisa dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan fisik Lembaga pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Tegal, sehingga diperoleh penyelesaian yang ada. Sasaran pembahasan adalah sebagai landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur guna menemukan konsep dan program ruang yang ideal bagi Lembaga Pemasyrakatan Kelas II B Kabupaten Tegal.. 1.3 Lingkup Pembahasan Pembahasan yang dilakukan ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur yang akan dijadikan sebagai landasan konsep panduan perencanaan dan perancangan fisik bangunan. Pembahasan dari disiplin ilmu yang lain yang berkaitan bersifat mendukung penyelesaian permasalahan yang ada. 1.3.1. Ruang lingkup Substansial Perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyaraatan Kelas II B di Kabupaten Tegal yang manusiawi, sesuai dengan konsepsi peasyrakatan yang berdasar pada asas pembinaan dan pembimbingan , serta terkoordinasi secara integral dengan pihak terkait. 1.3.2. Ruang Lingkup Spansial Secara mikro ,ruang lingkup spasial meliputi lokasi perencanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Tegal dengan lokasi tapak yang berada di desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Secara makro, ruang lingkup spasial meliputi daerah yang berada dalam wilayah pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaahten Tegal, yaitu regional Kabupaten Tegal. 1.4 Metode Pembahasan Metode yang digunakan dengan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data, analisa data, kesimpulan dan pemecahan masalah, Sedangkan analisa yang dipakai yaitu dengan analisa kuantitatif, yaitu analisa perhitungan teknis untuk masalah kepastian serta analisa kualitatif dengan melakukan studi literature dan pengamatan. 1.5.Sistimatika Pembahasan Pembahasan dilakukan dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan Berisi tentang latar belakang permasalahan, medoda pembahasan, sistematika pembahasan, dan kerangka pemikiran dan kerangka pemikiran. BAB II Tinjauan Pustaka Berisi tentang studi literature yang meliputi sejarah pengertian lembaga pemasyarakatan, sistim pemasyarakatan , sistim hunian , sistim keamanan dan sistim pembinaan serta studi kebijakan yang meliputi kedudukan dan struktur organisasi , jenis lembaga pemasyarakatan dan sarana pembinaan. BAB III Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Kabupaten Tegal. Tinjauan umum Kabupaten Tegal dan tinjauan kriminalitas di kabupaten Tegal. BAB IV Studi kasus Lembaga pemasyarakatan kelas I Kedung pane, Mijen, Semarang. Studi banding terhadap lembaga Pemasyarakatan lain yangbersifat teknis dan bermanfaat untuk mendukung perencanaan dan perancangan.