Depolitisasi Ruang Publik untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstract

Fenomena alih fungsi lahan yang menyimpang dari rencana tata ruang masih terus berlangsung hingga saaat ini. Struktur pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang asimetris merupakan faktor penyebab ketidakserasian antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya perangkat peraturan yanng berlaku untuk menjaga komitmen dan konsistensi tindakan pemerintah daerah dalam mematuhi rencana tata ruang, berkembangnya pragmatisme pola kebijakan rezim pemerintah yang berkuasa, serta kurangnya kontrol dari komunitas perencana dan masyarakat.