STUDI EVALUASI PENANGANAN ABRASI DI KAWASAN PESISIR KOTA LHOKSEUMAWE

Abstract

Kawasan pesisir Kota Lhokseumawe dalam perkembangannya telah mengalami penurunan kualitas lingkungan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa kegiatan pembangunan yang tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan pesisir Lhokseumawe antara lain sedimentasi, erosi, abrasi, dan sebagainya. Abrasi menjadi permasalahan yang paling serius, bahkan telah dikategorikan sebagai suatu bencana. Abrasi yang terjadi di pesisir Lhokseumawe selain dipengaruhi oleh faktor oseanografi Selat Malaka, juga dipengaruhi oleh faktor kegiatan manusia, antara lain alih fungsi hutan bakau, penambangan pasir pantai tanpa batas, pelanggaran sempadan pantai dan reklamasi pantai. Abrasi ini telah memberikan kerugian materi yang tidak sedikit. Abrasi juga berdampak pada berbagai aspek, seperti fisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Sejauh ini pembangunan tanggul dan pemecah ombak (breakwater) merupakan satu-satunya cara yang diambil oleh Pemerintah Kota dalam mengurangi dampak abrasi. Berkembang wacana bahwa untuk menanggulangi abrasi ini tidak cukup hanya dengan penanganan secara fisik saja, tetapi diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Pengelolaan Pesisir Lhokseumawe saat ini cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penanganan abrasi di Kota Lhokseumawe. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena yang berkaitan erat dengan permasalahan abrasi, penanganan abrasi, dan pengelolaan kawasan pesisir Kota Lhokseumawe. Pada akhirnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan penanganan abrasi di Kota Lhokseumawe berdasarkan hasil temuan penelitian ini. Untuk menganalisis evaluasi penanganan abrasi, ditetapkan kriteria-kriteria berikut ini, yaitu (1) pembangunan revetment, (2) pembangunan groin, (3) pembangunan seawall, (4) pembangunan pemecah ombak sejajar pantai, (5) penertiban garis sempadan pantai, (6) relokasi permukiman penduduk, (7) pelarangan penambangan pasir, dan (8) penanaman kembali hutan bakau. Dalam menentukan penilaian terhadap evaluasi penanganan abrasi yang telah dilakukan, digunakan metode Sturgess. Dengan mengetahui jumlah kelas interval sebanyak 4 (empat), maka kelas interval tersebut dibagi kedalam kelompok penilaian yaitu baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Dari hasil analisis diketahui bahwa secara keseluruhan upaya-upaya penanganan abrasi yang sudah dilakukan tersebut menunjukkan hasil Kurang Baik. Penanganan abrasi yang selama ini dilakukan cenderung bersifat parsial dan kurang terkoordinasi. Untuk menanggulangi abrasi ini tidak cukup hanya dengan penanganan secara fisik saja, tetapi diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Penanganan abrasi yang berorientasi pada komponen-komponen pembangunan di wilayah pesisir diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan di kawasan pesisir. Komponen pembangunan wilayah pesisir merupakan model operasional pembangunan wilayah pesisir secara terpadu. Kata kunci: abrasi, pesisir