IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA PROSES PENGHUNIAN RUSUNAWA DI KOTA TANJUNGBALAI PROPINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Perkembangan penduduk kota cenderung menyebabkan terjadinya pertambahan permintaan akan rumah dan perumahan. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius bagi perkembangan kota. Bagi Kota Tanjungbalai, yang perkembangan penduduknya sedemikian pesat, permasalahan pengadaan perumahan ini menjadi sangat serius. Ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang menempati lahan-lahan illegal di sekitar bantaran rel kereta api. Melalui kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Ditjen Cipta Karya, pembangunan 2 (dua) unit twinblock rusunawa selesai pada tahun 2007. Pada Mei 2008 telah terdapat 214 KK yang sudah dicalonkan menjadi calon penghuni namun hingga Juni 2009 rusunawa tersebut belum dihuni sama sekali. Namun sebaliknya pada bulan Juli 2009 rusunawa tersebut telah dihuni seluruhnya bahkan terjadi antrian calon penghuni. Terjadinya perubahan penghunian tentu disebabkan oleh banyak hal. Penulis mencoba meneliti dari sisi kebijakan tentang penghunian rusunawa tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pada proses penghunian rusunawa yang ada di Kota Tanjungbalai. Dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis menetapkan sasaran yang antara lain adalah mengidentifikasi kebijakan penghunian yang ada, mengidentifikasi implementasi kebijakan penghunian secara normatif, mengidentifikasi implementasi kebijakan tersebut dari sisi masyarakat penghuni, mengidentifikasi implementasi kebijakan dari sisi masyarakat penghuni bantaran rel. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan maka penulis akan menganalisis implementasi kebijakan pada proses penghunian rusunawa tersebut secara keseluruhan dan akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan pada proses tersebut. Untuk mengetahui implementasi pada proses penghunian rusunawa ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan pada variabel yang berpengaruh pada proses penghunian rusunawa, yaitu persyaratan penghuni, prosedur penghunian, kewajiban penghuni dan tata tertib penghunian. Variabel-variabel tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Sampel dari populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal dan telah menjadi penghuni rusunawa, masyarakat yang tinggal di bantaran rel, tim seleksi penerimaan calon penghuni serta unit pengelola rusunawa. Teknik distribusi frekuensi adalah teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengolahan data. Kemudian data yang telah diolah tersebut di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Tim Seleksi dan Unit Pengelola Teknis Rusunawa telah melakukan perbaikan praktek dan prosedur administrasi terhadap kebijakan normatif. Hal ini dilaksanakan karena dari hasil evaluasi ternyata kebijakan pada proses penghunian tersebut tidak berjalan efektif. Persyaratan penghuni yang mengharuskan mereka berasal dari bantaran rel tidak sepenuhnya terlaksana. Prosedur penghunian yang mengharuskan mereka membongkar rumahnya, disesuaikan dengan dari mana penghuni berasal. Kewajiban penghuni tetap harus di taati oleh penghuni untuk membayar jaminan 3 bulan uang sewa. Begitu juga dengan tata tertib penghunian tidak terlaksana dengan baik karena masih ada penghuni yang memiliki jumlah tanggungan lebih dari 4 orang. Perbaikan kebijakan ini diakibatkan karena setelah 2 tahun berdiri rusunawa belum bisa dimanfaatkan oleh karena tidak ada calon penghuni yang bersedia tinggal di rusunawa ini. Pada kenyataannya rusunawa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Tanjungbalai, namun dalam konteks penanganan kekumuhan di bantaran rel, rusunawa ini belum bisa menyelesaikannya. Hal ini akibat dari perbedaan antara kebijakan penghunian dan kondisi karakteristik sosial ekonomi masyarakat bantaran rel tersebut.