PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN ARSITEKTUR TRADISIONAL

Abstract

Penelitian di dalam disertasi ini berfokus pada tiga permasalahan, yaitu 1) Bagaimana dampak globalisasi perdagangan terhadap desain arsitektur tradisional ?, 2) Apakah sistem HKI mampu melindungi desain arsitektur tradisional ?, 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi desain arsitektur tradisional ?. Teori yang digunakan di dalam disertasi ini adalah ; 1) Teori utilitarian dari Jeremy Bentham, bahwa peraturan perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas ; 2) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang memuat tentang perlindungan terhadap pengenalan, pemeliharaan, dan pengembangan kekayaan intelektual yang telah dibentuk dari generasi ke generasi oleh penduduk pribumi dan minoritas; 3) Nilai-nilai yang telah ada, melekat, dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia, terangkum di dalam Pancasila ; 4) Teori Paparan Sunda, Stephen Oppenheimer bahwa manusia Indonesia, berasal dari benua Paparan Sunda. Metode penelitian yang digunakan di dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif–empiris, yaitu untuk ; 1) Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang relevan dengan masalah yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ; 2) Mengkaji apakah sistem HKI khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat melindungi desain arsitektur tradisional. Lokasi penelitian disertasi dilakukan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Riset dan Teknologi, Perpustakaan Nasional, Galeri Nasional, Museum Nasional, dan Taman Mini Indonesia Indah. Hasil temuan di dalam disertasi ini menunjukkan bahwa ; 1) Dampak globalisasi perdagangan terhadap desain arsitektur tradisional, a) Pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat tradisional, b) Pengaruh luar terhadap desain arsitektur tradisional, c) Punahnya desain arsitektur tradisional ; 2) Terbatasnya kemampuan sistem HKI di dalam melindungi desain arsitektur tradisional, a) Ketidakmampuan sistem HKI di dalam melindungi desain arsitektur tradisional, b) Perlindungan hukum desain arsitektur tradisional melalui sistem HKI tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) Dampak pemberlakuan sistem HKI terhadap masyarakat tradisional ; 3) Konsep hukum masyarakat tradisional dalam melindungi desain arsitekur tradisional, a) Tradisi tanpa tulisan, b) Perwujudan desain arsitektur tradisional di dalam masyarakat, c) Keselarasan desain arsitektur tradisional dengan alam. Atas dasar hasil temuan di dalam disertasi ini maka direkomendasikan ; 1) Memperjuangkan keanekaragaman desain arsitektur tradisional pada era globalisasi, a) Penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional, b) Pendokumentasian dan inventarisasi desain arsitektur tradisional, c) Pengakuan desain arsitektur tradisional sebagai warisan budaya nasional ; 2) Tidak menggunakan sistem HKI untuk melindungi desain arsitektur tradisional, a) Beralihnya kepemilikan desain arsitektur tradisional melalui sistem HKI, b) Tidak ada pengakuan kepemilikan terhadap masyarakat tradisional, c) Tidak adanya pembagian keuntungan bagi masyarakat tradisional ; 3) Bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi desain arsitektur tradisional, a) Pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ; b) Mengembalikan peran masyarakat lokal sebagai pemilik desain arsitektur, c) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada desain arsitektur tradisional. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Desain Arsitektur Tradisional.