TATA CARA PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ASAL TANAH NEGARA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 224 TAHUN 1961 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Abstract

Kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, tanah merupakan modal dasar dalam tingkat kesejahteraan rakyat sehingga diperlakukan aturan-aturan yang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah. Untuk itu ditetapkan UU No.5 Tahun 1960 oleh Pemerintah tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani dan penggarap tanah. Realisasi dari tujuan Landreform adalah dilaksanakannya Program Redistribusi Tanah untuk merombak struktur pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang. Landreform memang sangat perlu bahkan mutlak diperlukan untuk dilaksanakan di Indonesia, agar penghalang-penghalang di bidang sosial ekonomi yang timbul sebagai akibat adanya ketimpangan dalam sosial pemilikan tanah pertanian bisa diatasi, sehingga akan tercipta suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform dan kendala-kendala yang menghambat jalannya pelaksanaan edistribusi tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform menurut PP No.224 Tahun 1961. Realisasi tanah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Landreform yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah. Agar tercipta pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform asal tanah yang dikuasai langsung oleh negara diperlukan peran akif dari Kantor Pertanahan berupa penyuluhan serta tidak hanya sampai pemberian Surat Keputusannya saja, tetap sampai pada pendaftaran tanahnya, sehingga tanah-tanah hasil redistribusi tanah obyek landreform tertib dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para petani melalui sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat.