IMPLEMENTASI LANDREFORM MELALUI PROSES REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DARI TANAH NEGARA BEBAS DI DESA KASIYAN KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI

Abstract

Landreform merupakan program pemerintah berupa proses redistribusi dan atau redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundangan di bidang pertanahan. Salah satu program redistribusi tanah adalah redistribusi dari Tanah Negara Bebas dimana di desa Kasiyan terdapat Tanah Negara Bebas yang sudah dikelola masyarakat sebagai sumber penghidupan mereka. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di desa Kasiyan ini adalah wawancara dan kepustakaan. Sumber informasinya adalah pada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang merupakan penanggung jawab dan pelaksana kegiatan redistribusi yaitu pegawai pada seksi Peraturan dan Penataan Pertanahan dan Kepala Desa Kasiyan. Penerimaan resdistribusi seluas 134,09 dibagi 410 orang dimana 410 orang adalah semula mereka menggarap tanah sejak tahun 1959. Dari luas redistribusi masing-masing orang mendapat luas terkecil 0,0267 Ha dan Luas terbesar pengajuan 0,4463 Ha. Profesi warga yang ditentukan untuk menerima redistribusi adalah petani. Di dalam mendapatkan redistribusi mereka tidak dipungut biaya administrasi di BPN. Warga hanya dibebani biaya BPHTB apabila NJOP > Rp10.000.000,00. Karena ini proyek dari pemerintah maka warga mendapat keringanan 25% dari BPHTB. Meskipun demikian kendala tetap ada dalam proses redistribusi ini diantaranya kendala administrasi/persyaratan pendaftaran, kendala teknis dan kendala kultural. Untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan penyuluhan yang intensif terhadap masyarakat, wadah organisasi untuk masyarakat, partisipasi masyarakat dan peran aktif dari BPN. Untuk kedepannya pemerintah perlu memperhatikan administrasi masyarakat seperti suku samin yang perlu penyuluhan secara khusus. Pelaksanaan kegiatan redistribusi di desa Kasiyan memberikan peranan penting untuk masyarakat khususnya petani. Untuk itu perlu diadakan tindakan lebih lanjut agar redistribusi yang diprogramkan lebih efektif salah satunya acces reform agar pelaksanaan redistribusi manfaatnya dapat terus berkesinambungan.