PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS BERSERTIFIKAT HM No. 329 MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang proses penyelesaian sengketa tanah waris dengan jalan mediasi di Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Penulis tertarik mengangkat kasus sengketa tanah waris ini karena pemilik tanah berusaha untuk merekupasi sebagian tanah yang telah ia jual yaitu seluas 2890 m2 dan setelah itu, tanah yang telah ia jual beberapa tahun kemudian dihibahkan seluruhnya dengan luas 5785 m2 kepada anak pertamanya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, studi pustaka,dokumentatif dan wawancara Munculnya sengketa beawal dengan Surowiyoto alias Padi yang akan mendaftarkan tanahnya yang diperoleh dari jual beli terhadap saudara Sadiyem pada tahun 1952 yang dilakukan di bawah tangan. Sesampainya di kantor Pertanahan ternyata proses pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan karena telah didaftarkan dengan nama orang lain yaitu Sulami sebagai ahli aris dari Ibu Sadiyem. Penyelesaian dilakukan dengan jalan mediasi atas kesepakatan antar kedua belah pihak yang besengketa dengan fasilitasi BPN. Adapun hasil mediasi adalah bahwa pihak ahli waris yang mendapatkan tanah hibah dari ibunya bersedia untuk diadakan pemecahan tanah dengan pembagian bahwa ahli waris mendapatkan tanah dengan luas 2895 m2 sedangkan pembeli mendapatkan tanah seluas 2890 m2. Hasil ini didapat dengan jalan mediasi yang diselenggarakan oleh BPN Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mediasi berjalan lacar karena kedua belah pihak saling menghargai jalannya mediasi. Namun perlu adanya perbaikan atau kecermatan dalam meneliti kasus ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari. Dan untuk perkembangan ilmu kedepannya perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang transaksi jual beli yang ada pada masyarakat Kabupaten Boyolali, apakah tanah dijual belikan secara bawah tangan saja atau sudah mengikuti aturan UUPA dimana harus menghadap PPAT. Hal ini ditujukan agar pihak BPN mengetahui bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi pertanahan sehingga dapat meminimalisasi tingkat terjadinya sengketa tanah Kata kunci : Perkara pertanahan, tanah waris, jual beli dibawah tangan, pemecahan sertifikat