STADARISASI PETA BIDANG DALAM PEMBUATAN PETA DIGITAL

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Standarisasi Peta Bidang Dalam Pembuatan Peta Digital yang digunakan Badan Pertanahan Nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pengertian pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Digitalisasi merupakan representasi fenomena geografis yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer yang berasal dari pemetaan secara manual. Seiring dengan pesatnya perkembangan suatu wilayah, permohonan pengukuran bidang-bidang tanah semakin bertambah banyak yang berakibat proses kegiatan pemetaan ke dalam Peta Dasar Pendaftaran. Program-program baru yang dikembangkan oleh Badan Pertanahan Nasional salah satunya adalah Land Office Computerizm atau biasa disingkat LOC yang tujuannya agar pelayanan dapat berjalan cepat dan mudah. Salah satu program baru ini dibutuhkan standar yang jelas dalam pembuatan peta digital di lingkungan Badan Pertanahan Nasional maka setiap Kantor Pertanahan khususnya Seksi Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan akan melaksanakan standar yang benar dalam pembuatan peta digital. Standar struktur yang digunakan adalah: (1) Standar sistem proyeksi dan penomoran lembar; (2) Standar satuan gambar; (3) Standar penamaan file dan direktori; (4) Standar penamaan layer dan entitas; (5) Standar stuktur data spasial; (6) Standar jenis topologi; (7) Standar penulisan teks; (8) Standar format pencetakan; (9) Standar legenda. Standar itu sendiri adalah standar struktur data yang diharapkan dalam proses import data ke dalam sistem informasi geografis dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya standar inilah diharapkan peta-peta tersebut dapat dipahami oleh semua pihak, baik di lingkungan BPN mupun instansi lain di luar BPN yang memerlukan data.