PILIHAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Melakukan Pilihan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Abstract

This study is based on the many unexhaustive environmental disputes accuring in a variety of regions. In this respect, society together with the non-governmental organization (NGO) endeavors to do advocation and to find alternative solution of disputes both through court and non-court institution. The problem of this study is the power manifestation of society's autonomy in carrying out advocation and the alternative solution of invironmental disputes through court and non-court institution. On the basis of solution model through court and non-court institution will be constructed an expected model of solution of invironmental disputes. This study is of socialogical law. It is conducted in a variety regions full of environmental disputes in Central Java. Research method used is depth observation of various environmental disputes. The analysis is done by describing and interpreting, then, the result of analysis in constructed into new construction. The study reveals that the solution of environmental disputes through court does not reflect justice. Therefore, society attempts to find another alternative through non-court institution and the result reflects justice. However, in practice emerges a problem related to certainty of law to overcome the problem. It is essential constructing a model leading to the solution of inveronmental disputes through non-court institution which is legitimate and acknowledged by formal law. Becouse the problem of environmental disputes is in danger, it is recommended a solution of environmental disputes through special court which makes use of special law accomading a model of non-formal solution and approach of progressive law. Such a model and approach of solution of environmental law is necessary to accomodate in reforming environmental law. Key Word : Society's Autonomy, Environmental Dispute, Alternative Approach and Progressive Law Studi ini didasarkan latar belakang banyaknya sengketa lingkungan yang terjadi di berbagai daerah yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Dalam hal ini masyarakat didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berusaha melakukan advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga pengadilan maupun nonpengadilan. Masalah penelitian ini berupa manifestasi kekuatan otonomi masyarakat dalam melakukan advokasi dan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga pengadilan dan nonpengadilan yang bersifat altematif Dari model penyelesaian melalui pengadilan dan lembaga nonpengadilan akan dikonstruksikan menjadi model penyelesaian sengketa yang diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian dilakukan di beberapa daerah yang sarat dengan konflik lingkungan di Sawa Tengah. Metode penelitian dilakukan dengan cara pengamatan secara mendalam terhadap berbagai sengketa lingkungan. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasi, kemudian mengkontruksikannya menjadi konstruksi baru. Hasil penelithn diperoleh temuan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga pengadilan belum mencerminkan rasa keadilan. Dalam kondisi demikian, masyarakat berusaha melakukan pilihan melalui lembaga nonpengadilan yang bersifat altematif, dan hasilnya lebih memberikan rasa keadilan. Namun demikian, dalam praktik ditemukan rnasalah berkaitan dengan kepastian hukum. Untuk mengatasinya perlu dilakukan konstruksi yang melahirkan model penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga nonpengadilan yang mempunyai legitimasi dan diakui hukum formal. Mengingat persoalan penyelesaiaan sengketa lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, perlu direkomendasikan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan khusus, yakni menggunakan hukum khusus yang mengakomodasi model penyelesaian nonformal dan pendekatan hukum progresif. Model dan pendekatan penyelesaian sengketa lingkungan seperti itu perlu untuk diakomodasi dalam pembaruan hukum lingkungan. Kata Kunei Otonomi Masyarakat, Sengketa Lingkungan, Pendekatan Alternatif dan Hukum Progresif