MODAL SOSIAL DAN KARAKIER HUKUM DAERAH DALAM KERANGKA DESENTRAL1SASI

Abstract

Dalam. Disertasi ini modal sosial cli'artrkan sebagai "seperangkat perkumpulan horisontal yang terdiri atas kepercayaan, nisi dan norma¬norma, jaringan-jaringan sosial, dan struktur otoritas, yang berfungsi memfasilitasi kerja sama dalam komunitas Dewan-. Titik sentralnya adalah pada apa yang oleh Cohen dan Prusak disebut sebagai make cooperative action possible". Diyakini bahwa demokratisasi (Warn pembentukan hukum daerah dan karakternya, ditentukan oleh profil modal sosial yang ada dalam komunitas Dewan. Studi empirik di 2 (dua) komunitas Dewan (Provinsi DIY clan Provinsi Jawa Tengah) menunjukkan bahwa secara umum modal sosial dalam komunitas Dewan tidak kondusif bagi proses pembentukan hukum daerah yang berkarakter responsif. Dalam konteks pencapaian visi desentralisasi, faktor konfigurasi politik, dan problem internal organisasi Dewan, merupakan penyebab utama dari modal sosial yang tidak kondusif tersebut. Dalam proses pembentukan hukum daerah, eksternalitas modal sosial komunitas Dewan yang negatif, ditandai oleh beberapa bal. Pertama, trust (ikatan sating percaya) sebagai perekat kohesi komunitas, tidak bisa solid. Kedua, orientasi nilai komunitas yang rampak bergerak antara realitas dan desiderata, (Inn norma-norma sebagai standar perilaku komunitas yang tidak fungsional, dan tidak dapat berintegrasi secara baik Ketiga, jaringan sosial sebagai instrumen pengayaan input komunitas berlangstmg yang dalam 'limited social network' atau 'partial social network', yakni: field set, role-system set dan action set Keanpat, struktur otoritas sebagai resolusi konflik komunitas, selain belum/tidak menyediakan cara-cara yang bersifat utilitarian power, juga tidak adanya kontrol yang bersifat simbolis yang mengutamakan proses pemberian teladan oleh pimpinan kepada para anggotanya. Bila terjadi konflik internal maupun ekstenal , tingkat akomodasi struktur otoritas masih sebatas akomodasi karena paksaan (cocrsion), akomodasi karena berkompromi (compromise), dan akomodasi untuk menghindari konflik terbuka. Karakter tidak responsifnya hukum daerah ditandai oleh kehadiran sebagian besar hukum daerah, yang balk proses pembuatan, subsransi maupun pelaksanaannya yang berpotensi konffik. Kata kunci: modal sosial, pembentukan hukum daerah, konfigurasi politik, desentraks. asi, karakter responsif atau tidak responsifnya hukum daerah. In this desertation, the social capital is meant by a set of horizontal association which consists on trust, norms and value, social networks and also authority structure that have function to facilitate a cooperation in the council community. The center point is based on Cohen and Prusak called as make cooperative action possible. It has convinced that the democratization on the region law and its character, is determined by the social capital profile which all of that contained in the capital community. The empirical study at two council communities (special region of Yogyakarta province and central java province) showed that in general, the social capital on the council community is not conducive for the process of law region establishment which has a responsive character. In the context of decentralization perspective achievement, the politic configuration factor and council, organization internal problem, are the main causal factor from uncondusive social capital itself. In the process of region law establishment, the external of negative council community social capital marked by various matters. First, trust as an adhesive of community cohesion can't be solid. Second, the orientation for the community value is appear to move between reality and deceleration and norms as unfunctional community attitude standard, and can't be integrated well Third, the social network as an enrichment instrument of community input take place in the limited social network' or "partial social network", those are: field set, role system set and action set. Fourth, the authority structure as a community conflict resolution, besides it still not prepare yet the methods which have utilitarian power character, and also there is no control that having the symbol characteristic which give priority to the process of model awarding from the leader to the members. When both of internal and external conflict occured, the level of authority structure accommodation is just still limited on the accommodation for coersion, accommodation for compromise, and accommodation for avoiding the open conflict. While the unresponsive character of region law have marked by appearance of the majority of region law, either in the production process, substantive or in the implementation that have a conflict potential. Key Words: Social capital, process of region law, politic configuration, decentralization, responsive or un responsive law character.