REKONSTRUKSI REZIM PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI INDONESIA PROSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Abstract

Fokus kajian disertasi adalah ingin membangun konstruksi sistem perizinan usaha industri yang ke depan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Permasalahan disertasi: (1) Sinkronisasi dan konsistensi peraturan perizinan usaha industri dalam kemampuannya mewujudkan kesejahteraan sosial; (2) Hak partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan perizinan usaha industri; (3) Birokrasi dan pertanggungjawaban birokrasi; (4) Konstruksi perizinan usaha industri yang ke depan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial Indonesia. Teori stufenbauw Hans Kelsen, konsep welfarestate, teori Roescoe Pound tentang Law as a tool of Social engineering, tujuan prokiamasi kemerdekaan RI adalah teori dan konsep yang mendasari pemikiran pada disertasi ini, dan teori kritis memberi dasar perlunya rekonstruksi, sedang hermeneutik berperan sebagai pisau analisis terhadap teks peraturan perundangan perizinan. Doktriner dan non doktriner adalah metode pendekatan kajian disertasi ini. Daerah generalisasinya sistem perizinan usaha industri Indonesia, karena subpopulasinya homogen, dengan purposive sampling maka ex Karesidenan Surakarta sebagai sampel. Temuan pada disertasi ini adalah: (1) Tidak ada sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta tidak ada konsistensi peraturan perundangan perizinan usaha industri yang saat ini berlaku; (2) Tidak terdapat peluang partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan perizinan, balk pada tingkat inspraak atau beroep banding administrasi kecuali pada Hinder Ordonantie; (3) Birokrasi perizinan usaha industri bersifat birokratis dan tidak terdapat pertanggungjawaban birokrasi dari otoritas yang dilakukan; (4) Bangun konstruksi sistem perizinan usaha industri yang ke depan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Bangun konstruksi meliputi aspek: Konstruksi peraturan perundang-undangan, lembaga pelayanan, serta aparat pelayanan perizinan usaha industri yang sinkron, konsisten, partisipatif, tidak birokratis dan bertanggungjawab. Hendaknya para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk memanfaatkan, dan menindak lanjuti, menfalsifikasi, dan mengevaluasi guna menyempurnakan bangunan konstruksi sehingga Iebih akselerasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Kata kunci: Kesejahteraan sosial, Perizinan usaha industri, Sinkron, Konsisten, Partisipatif, dan Resposibilitas. Dissertation: Reestablishment of Industrial Businesses Licensing System Framework for Actualizing the Indonesian Social Welfare. It focuses on the establishment of industrial business licensing system framework for actualizing the Indonesian social welfare in the future. In particular, it is restricted to the analysis of 1) the regulation synchronic and consistent to the system for actualizing the social welfare; 2) the people's participatory role-taking in establishing its policy; 3) the bureaucracy and its responsibility as well; and 4) the establishment of industrial business licensing system for actualizing the Indonesian social welfare in the future. Hans Kelsen's Stufenbauw, Welfare State, Roescoe Pound's Law as a Tool of Social Engineering, the objective of the Independent Proclamation of Republic of Indonesia are an underlying theory and concept and fundamental-critical theory for the reestablishment while the hermeneutic method is an analysis concept of the licensing regulatory text. This study used doctrinaire and non-doctrinaire approaches for analyzing the Indonesian industrial business licensing system. The sample was the Surakarta residency with a purposive sampling and homogeneous sub-population. The findings of this study showed that 1) there are no vertical and horizontal synchronizations and there is no regulation consistent to the recent regulation of the industrial business licensing; 2) there is a chance for the people's participatory role-taking in establishing its policy, both at the levels of insprakk and beroep administrative appeals but at the level of the Hinder Ordonantie; 3) the industrial business licensing system is bureaucratic and there is a responsibility for the authority; and 4) the establishment of the bureaucracy and its responsibility as well; and 4) the establishment of industrial business licensing system in the future can realize a social welfare. The establishment includes these aspects: regulation, servicing institution, and the set of the synchronic, consistent, participative, not bureaucratic, and responsive-industrial business licensing system. This study will be useful for the academics, researchers, practitioners to utilize, follow up, classify, and evaluate the establishment perfectly so that it will be able to realize a social welfare more quickly. Key_words: social welfare, industrial business licensing, synchronization, consistency, participation, and responsiveness