LEGISLASI PENATAAN RUANG Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang

LISDIYONO, EDY (2008) LEGISLASI PENATAAN RUANG Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

[img]PDF - Published Version
Restricted to Repository staff only

15Mb

Abstract

Ada kecenderungan yang kuat bahwa legislasi penataan ruang yang dikeluarkan secara nasional tidak diterapkan dan diikuti secara utuh, tetapi terus mengalami pergeseran dalam regulasi tata ruang di daerah, baik pada tataran filosofi, norma, dan implementasinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan dasar pertimbangan terjadinya pergeseran kebijakan hukum tata ruang beserta dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini juga rekonstruksi kebijakan hukum tata ruang yang ideal. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan Socio Legal. Informan dan responden dipilih dengan teknik purposive sampling, validasi data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma terpadu yang diamati dalam empat tingkatan realitas sosial, yaitu pada tataran makro-obyektif, makro-subyektif, mikro-obyektif, mikro-subyektif. Dan empat tingkatan realitas sosial dalam pemanfaatan riset menggunakan teori struktural kelas bawah dan atas oleh Marx, teori hukum dan perubahan sosial oleh Dror, teori bekerjanya hukum oleh Seidman, teori cybernetics oleh Talcot Parsons teori budaya organesasi oleh Nigro & Nigro, teori interaksionisme simbolik oleh Mead dan Cooley. Hasil penelitian menunjulckan , bahwa pergeseran kebijakan hukum tata ruang dalam regulasi daerah (a) lebih merespon untuk kepentingan kekuatan pasar atau pemilik modal; (b) memenuhi tuntutan perkembangan kawasan terbangun implikasi dari kebijakan tersebut timbulnya kesemrawutan ruang kota, kerusakan lingkungan yang berakibat bencana alam, konflik-konflik pertanahan yang memperhadapkan masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha. Analisis tersebut menghasilkan rekonstruksi sebuah kebijakan hukum tata ruang yang lebih bersifat "relasional-kolektir dan partisipatoris-responsif". Pola kebijakan tersebut diharapkan adanya kebijakan hukum tata ruang yang lebih baik, tidak mengabaikan kebaradaan manusia dalam masyarakat, mendukung ketahanan lingkungan disamping menumbuhkan nilai keberlanjutan penataan lingkungan perkotaan. Kata-kata Kunci : Legislasi Penataan Ruang, Pergesaran Kebijakan hukum tata ruang, Rekonstruksi Kebijakan hukum tata ruang. There is a strong tendency that the legislation of spacial planning issued al national level was not fully been applied and followed at lower level goverment, instead it keeps shifting in the regulation of spacial planning, both at the level of philosophy, norm, and its implementation. This research is intended to understand and explain the basis consideration causing the shifting of the policy on spacial planning regulation and in its impact occurred. This resarch also proposes to reconstruct the ideal policy of spacial planning The type of research is a qualitative one, using the socio-legal approach. Informan and respondents were selected through purposive sampling, and the data validity using triangulation. This research employs an integrated paradigma being observed in four levels of the social realities, namely on the level macro-objective, macro-subjective, micro-subjective, micro-objective. From the four levels of social realities in the research uses the lower and upper structural class theory of Marx, the theory of law and social change of Dror, the theory of operating law of Seidman, cybernetics theory of Talcot Parson, organisation theory of Nigro and Nigro, the theory of symbolic interactionsm of Mead and Cooly. The research found that the shifting of the policy of spacial planning regulation at local regulation are dedicated to (a) response to the interest of market/ capital interest ; (b) fulfill the demand of the constructed developing areas. The impacts of this policy include environment degradation causing natural disaster, land disputes that confront the community and the privat sector. The reconstruction of spacial planning requires "collective relational" and responsive participation. The reconstruction is expected to create a better spacial planning law policy, not neglecting the people existence in the society, supporting, the environmental carrying capacity while encouraging the grow of the sustainable values on the urban environmental management. Kay words : Spacial planning legislation, the shifting of spacial planing law policy and implementation, reconstruction of spacial planning law policy.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Doctor Program in Law
ID Code:28132
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:26 May 2011 09:16
Last Modified:26 May 2011 09:16

Repository Staff Only: item control page