KONSTRUKSI HUKUM PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas dan pantas, telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Peran pemerintah sebagai governor, dan regulator sejauh ini belum cukup memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk memperokh pelayanan dan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bentegara, sesuai dengan hak-haknya yang asasi sebagai warganegara Regulasi pelayanan publik yang masih tersebar dalam banyak peraturan yang sifatnya sektoral dan lebih state-oriented daripada people oriented, telah menjadikan pelayanan publik di Indonesia berada pada kondisi yang belum managable. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mengkonstruksi hukum pelayanan publik yang ideal, yang lebih tanggap pada kebutuhan masyarakat yang beraga.m, sejalan dengan perkembangan kehidupan bemegara yang bersesuaian dengan model welfare state. Tujuan penelitian ialah membentuk suatu hukum regulasi (regulatory laws) yang lebih memenuhi harapan, suatu ius constituendum, yang lebih responsif, emansipatif, dan membuka peluang bagi partisipasi warga masyarakat. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan mendasarkan logika constructing theory. Diketahui lewat penelitian disertasi ini bahwa perubahan sosial-kultural dan politik telah terjadi di daerah, yang berdampak pada terjadinya pergeseran menuju ke terjadinya berbagai ragam respons. Pergeseran ini berseiring dengan pergeseran paradigma di linglamgan ilmu hukum menuju Responsive Law Paradigm dan ilmu administrasi publik yang mengarah pada The New Public Service Paradigm. Dad penelitian di tiga wilayah penelitian diperoleh fakta bahwa hukum administrasi negara untuk pelayanan publik dan Standar Pelayanan Publik cukup bervariasi sehubungan dengan kondisi sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah penelitian yang berbeda.Hulaun administrasi negara untuk pelayanan publik diselenggarakan berdasar komitmen bersama penyelenggara dan masyarakat dalam model partisipasi. Hukum administrasi negara untuk pelayanan publik dikonstruksi oleh masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik dalam forum partisipasi dan pelibatan para fthak. Implikasi disertasi ini menyarankan perlunya mengatur pelayanan publik dengan suatu regulasi yang tanggap pada tuntutan masyarakat daerah. Konstruksi hukum dan standar pelayanan yang disusun secara konstruktif dan lebih responsif, dengan mengundang partisipasi masyarakat, dipandang perlu untuk diproses lebih lanjut, sehingga tidak lagi berwujud penetapan normatif yang sentral, melainkan sudah berupa kontrak pelayanan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Kontrak Pelayanan untuk kepentingan publik seperti itu amat mendesak untuk segera diwacanakan, dan disimpulkan, sehingga dapat dipakai sebagai sumber hukum materiil (materiele rechtsbron) dalam mengkonstruksi hukum pelayanan publik. Model kontrak pelayanan secara teoritik dan konseptual mencerminkan adanya hukum yang tidak hanya responsif akan tetapi juga progresif dan demokratik. Kata-Kata Kunci Konstruksi Hukum, Hukum Responsif, Pelayanan Publik. The good quality and appropriate public services have become public demands, together with the development of public awareness, which has been more democratic. Government's role as governor-governed and regulator-regulated should give opportunity to people to participate in the social and national life. The regulations of public services that are still spread in many regulations in sectors, have positioned the public services in Indonesia at the 'have not been manageable' condition. This condition awakes the writer to make a profound study, with an objective is to create a more hope-fulfilling regulatory laws, an ius constituendum, which is more responsive and participating. The paradigm used in this research is the constructive paradigm based on the logic of constructing theory that is also known recently in many lawful researches with sociological optics. It has been known through this dissertation research that the socio¬cultural and political changes have taken place in many regions, which cause effects of shifting, aiming towards the occurrence of various responses. This shifting goes together with a paradigm shifting in the scope of jurisprudence towards the Responsive Law Paradigm and public administration studies aiming to the new paradigm mentioned as The New Public Service Paradigm. From the research conducted in three research regions, the writer found that there is a fact that there are state administration law regulating public services and various Public Service Standards in relation with social conditions, culture and public needs in every different research region. State administration law of public services is executed based on the commitment of providers together with people in the model of participation. State administration law of public services is constructed by people and the providers of public services in the forum of participation and involvement of related parties. Based on the above-mentioned analysis, this dissertation suggests that there is urgency in regulating public services with a regulation, which is responsive to regional people's demands. The law construction and service standard, composed constructively and more responsive, by inviting people's participations, are considered as important to be processed thoroughly, therefore, they will not be in form of central normative decision anymore, but they will be in form of service contract between the local government and local people. That Service Contract for public interest is highly urgent to be discoursed and concluded, therefore, it will be able to be used as material law source (materiele rechtsbron) in constructing the law of public services. Theoretically and conceptually, the model of service contract reflects the existence of law, which is not only responsive but also progressive and democratic. Keywords: Law Construction, Responsive Law, public services