DARI PERADILAN "PUPUK BA WANG" MENUJU PERADILAN YANG SESUNGGUHNYA: tudi Sosio-Legal tentang Pergumulan Politik Pelembagaan Peradilan Agana dan Hukum Islam di Indonesia)

Abstract

Studi ini adalah sebuah rekonstruksi politik pelembagaan Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana sudah banyak diketahui, sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan ini tidak dapat menjalankan keputusannya sendiri sebelum diperolehnya executoir verklaring dari Pengadilan Negeri. Executoir verklaring adalah suatu bentuk penundukan sebuah lembaga peradilan terhadap lembaga peradilan lainnya yang, sebenarnya, secara konsepsional adalah sederajat. Ini menjadikan Peradilan Agama hanya dapat memainkan peran sebagai peradilan "pupuk bawang." Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergumulan politik Peradilan Agama dari posisi dan perannya sebagai peradilan "pupuk hawang" menuju peradilan yang sesungguhnya (court of law). Dengan menggunakan kombinasi antara survey literatur dan penelitian lapangan, basil studi ini menunjukkan bahwa posisi sebagai "pupuk hawang" itu dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda melihat bahwa keberlakuan hukum Islam memiliki kekuatan yang besar untuk menghancurkan kolonial Karena itu maka Belanda lebih menyokong penemuan jurisprudensi baru yang disebut hukum adat. Namun dukungan ini diberikan disertai dengan upaya-upaya untuk meminggirkan dan mematikan hukum Islam dan Peradilan Agama. Upaya peminggiran itu justru memunculkan kesadaran berpolitik ummat Islam. Melalui partai-partai politik Islam, mereka menyalurkan aspirasinya. Tetapi temyata partai bukanlah jalan terbaik untuk menyalurkan aspirasi itu. Kegagalan demi kegalan telah menghantarkan aktivis politik Islam untuk merubah strategi, dari eksklusif menjadi inklusif. Aktivis politik Islam menyebar ke semua partai dan birokrasi pemerintahan. Inklusifitas itu temyata sangat efektif dalam menfasilitasi penguatan hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Penguatan yang monumental adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan undang-undang itu Peradilan Agama tidak hanya memperoleh kembali kewenangan yang pernah dicabut oleh Belanda, tetapi juga dapat melaksanakan keputusannya sendiri tanpa meminta execvutoir verklaring dari Pengadilan Negeri. Kata-kata kunci: Peradilan "Pupuk Bawang," Executair Verklaring, Pergumulan politik, Hukum Islam, Peradilan Agama This study is a reconstruction of political battles in the institutionalization of Islamic Religious Courts and Islamic law in Indonesia. As widely known, before the enactment of Law No. 7 of 1989, the Religious Courts could not implement its judgements before an executoir verklaring was obtained from the district court. Executoir verklaring is indeed a form of subjugation which is very political in nature. This subjugation made the Religious Courts could only play its role as "pupuk bawang."/ The purpose of the study is to describe the political battle in the institutionalization of Religius Courts from its position as "Pupuk Bawang" Court to become court of law. By using a combination of literature survey and field work, this study reveals that the position of "pupuk hawang" of Religious Courts began when the Dutch colonial administration recognized that Islamic law has the potentials to destroy the power of colonial ization. Based on this predicament the Dutch politically supported the newly found jurisprudence, namely adat law. However, this was done, at the same time, by marginalizing the Religious Courts where Islamic law was implemented. Yet, the marginalization of the Courts and Islamic law did not bring them vanished. Instead, the Moslems strategically formed political parties as a way of expressing their political interest. However, this strategy which sowed exclusiveness of Moslems seemed inefficient in a way that not all Moslems join in those parties. The Islamic activists change their strategy into more inclusive in the sense that they entered into bureaucracy and the existing secular political parties. This strategy seems plausible in facilitating the enhancement of Islamic Law and the Religious Courts. The enactment of Law No. 7 of 1989 was the result of the strategy. This law not only returns the authority of the Religious Court, which once was taken by colonial government especially that of inheritance, but also abolishes executoir verklaring provision. Besides, the law has the potential to bring two systems of justice —Religious and District Court, Islamic and Secular law, to come closer. Key words: "Pupuk Bawang" Court, Executoir verklaring, Political Battles, Islamic law, Religious Court