FUNGSI HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN PESISIR

Abstract

Wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah yang penting karena memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat banyak. Namun disisi lain, permasalahan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat dan semakin rendahnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam merupakan permasalah pokok yang terjadi di wilayah pesisir. Mengingat hal tersebut, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Upaya tersebut telah dilakukan balk oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat secara swadaya, namun ternyata pelaksanaannya kurang maksimal dan efektif. Selain itu, fungsi hukum sebagai penunjang pembangunan masih belum tampak jelas hasilnya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat pesisir dalam melestarikan fungsi lingkungannnya karena kondisi sekarang yang terjadi adalah masyarakat tidak berdaya dalam mengelola lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah mengapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan pesisir yang ada belum meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir, bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang telah diatur secara normatif dapat dilaksanakan untuk pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan model pemberdayaan apakah yang relevan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan sosio-legal research dengan menggunakan konsep hukum yaitu hukum merupakan perwujudan makna¬makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka. Untuk memahami realitas sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat pesisir Kota Cirebon dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan pesisir, maka paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini sedangkan paradigma sosial yang digunakan adalah definisi sosial dengan menggunakan teen interaksionisme simbolik. Dad hasil penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan pesisir yang ada belum meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir disebabkan karena sistem hukum itu sendiri yang kurang signifikan mendukung kelestarian fungsi lingkungan pesisir dan tingkah laku masyarakat pesisir belum mengarah ke tingkah laku yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Kemudian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk pelestarian fungsi lingkungan pesisir tergantung pada transfomiasi kekuatan dari pelaku pemberdayaan ke subyek pemberdayaan. Dalam hal ini keduanya harus memiliki daya (kekuatan) yang dapat dikembangkan dan mendukung tedadinya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir. Model pemberdayaan komunikatif responsif merupakan model altematif yang relevan untuk dikembangkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir disebabkan karena dalam upaya pemberdayaan masyarakat, komunikasi timbal balik antara pelaku pemberdayaan dan subyek pemberdayaan menjadi hal yang paling penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Selain itu, agar nilai-nilai masyarakat pesisir dapat terakomodasi dalam setiap peraturan perundang¬undangan, maka bentuk hukum yang pas adalah hukum responsi yang bersifat aspiratif terhadap nilai-nilai masyarakat. Kata kunci : Fungsi bukum, Pernberdayaan, Masyarakat pesisir The coastal and marine area in one hand are the essential areas for the various kinds of the natural resources they have yet in the other hand the problem of the comm-unit) prosperity decrease in those two areas and the lowest quality of the environment and nature resources are the main problems existed in the coastal area. Considering those problems empowering the community becomes a compulsary thing to do in order that the function of the coastal area can be sustainably conducted. The government as well as the society themselves have done their best to sustain the function of coastal area yet the implementation is still not maximal and effective. Besides, the function of law as the development support has not shown the significant result especially in empowering the coastal community to sustain the environmental function considering that the present condition existed is that the community is powerless in managing the sustainable coastal area. .Based on the problem background, the problem to be studied is why the rules of the regulations connected to conservation of the coastal area function are not able to increase the community awareness and empowerment in conservation of the function of coastal area; what efforts which have been normatively regulated should be conducted to empower the community, and what are the empowerment models relevant to increase the community awareness and power in conservation of the function of the coastal environment. The problems will be studied by the approach of socio-legal research using the law concept-the law that becomes the implementation of the symbolic meanings of the social actors as shown in their interaction. To understand the social reality constructed by the coastal community in Cirebon District in their effort to conservation of the coastal area function, therefore the constructivism paradigm is used in this research. Where as the social paradigm used is social definition using symbolic-interactionism theory. The result of the research should that the regulation rules existed which are connected to conservation of coastal area function are not able to increase the power and awareness of the community in conservation of the function of coastal environment due to the insignificance law system to support conservation of the coastal environment function as well as the attittude of the coastal community has not directed toward the attittude of sustainable environmental horizon in managing the coastal area. Then, the implementation of empowering the community to conservation the function of coastal environment depends so much on the power transformation from the empowerment executor to the target of empowerment. In this case, both must possess the power to be developed and must support the empowering effort for the community in sustaining the function of coastal environment. The model of communicative responsive empowering is the alternative model relevant to be developed as an effort to empower the coastal community realizing that in empowering the community, the two-way communication between the executor of the empowerment and the target of the empowerment becomes the essential thing in order that the policies gained will be suitable for the needs of coastal community. Beside, to accommodate the coastal community values in every regulation rules. The most suitable and proper law form is the response law which is aspirative towards the community values. Key words: law function, empowering, coastal community