REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM AGRARIA TENTANG PENDAFTARA.N TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH

Abstract

The central issue of this dissertation is reconstruction of politics agrarian affairs law that is focus on the land's registration. The meaning of this statement is study of the land's registration rules in order it can implement the existing of protection and assurance of law to the land right. There are two approaches in this dissertation, they are normative and sociologic approach. Normative approach is used to understanding the concept of politics agrarian affair law that contains of normative aspect in land's registration of the land right In other side sociologic approach is used to analyze deeply the concept of politics agrarian affair law that contains of empirical aspect in land's registration of the land right. Generally the problem of agrarian affair law is not change the content of UUPA but it contains of how to solve the problems such as the making of rules, executors_ harmonically of agrarian affair rule with all of the simple registration policy and also the law assurance itself. This study is taken place in Klaten, Wonogiri, Karanganyar, and Surakarta residence. The data collections are document and observation also using some of interviews with respondent. Then all of the data is analyzed by using qualitative method. Reconstruction of agrarian affairs. It is seen in land registration relating to implementation of right assignment, land consolidation, services of agrarian affairs requirements and PPAT existence. People demand an easy and simple pattern, but it has a legal assurance for properties rights. Recommendations such as making optimal use for land measuring staff and staff of rights claim/right request services, protection of people right and state obligations, to continue land consolidation program consistently, to smooth program of construction usage right become property right, to make optimum for people participation and adherence to bail right rules and continuity of PPAT development and coordination. Key words: Politics Law, Agrarian Affair Law, Land's Registration, Assurance of Land Right. Rekonstruksi politik hukum agraria yang memfokuskan pada pendaftaran tanah menjadi isu sentral penulisan Disertasi ini. Maksudnya pengkajian terhadap reformulasi peraturan bidang pendaftaran tanah sehingga dapat mengimplementasikan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum hak atas tanah. Dalam penulisan Disertasi ini, digunakan dua macam pendekatan yakni norrnatif dan sosiologis. Pendekatan norrnatif digunakan untuk memahami konsep politik hukum agraria tentang pendaftaran tanah untuk kepastian hukum dalam aspek normatifnya. Pendekatan sosiologis untuk menganalisis secara mendalam konsep politik hukum agaria tentang pendaftaran tanah untuk kepastian hukum dalam aspek empirisnya. Persoalan hukum bidang keagrariaan secara umum bukanlah mengubah UUPA tetap bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sepertio bagaimana membuat peraturan-perturan pelaksana-pelaksana, menyelaraskan ketentuan hukum bidang keagrariaan dengan kebijaksanaan pendaftaran tanah secara sederhana, cepat dan berkepastian hukum. Studi ini dilakukan di Kabupaten Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Wonogiri, Kota Surakarta. Dalam pengumpulan datanya, disamping menggunakan dokumen dan pengamatan, juga menggunakan wawancara terbuka dengan para responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan studi membuktikan bahwa di lokasi penelitian benar terjadi faktor-faktor yang meletakkan dasar bagi pembaharuan nilai-nilai rekonstruksi keagrariaan. Hal ini terlihat dalam pendaftaran tanah yang menyangkut pelaksanaan pemberian hak, konsolidasi tanah, pelayanan aparat keagrariaan dan keberadaan PPAT. Masyarakat menghendaki pola sederhana, mudah tetapi mempunyai makna kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah yang dimiliki. Rekomendasi berupa optimalisasi petugas ukur dan pelayanan pengakuan hak/permohonan hak, perlindungan hak masyarakat dan kewajiban Negara, mengkontinyukan program konsolidasi tanah secara tetap, melancarkan program peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik, optimalisasi partisipasi masyarakat dan kepatuhan hukum hak tanggungan dan kontinyuitas pembinaan dan koordinasi PPAT Kata-kata kunci: Politik Hukum, Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.