POLITIK HUKUM KELUARGA SEJAHTERA DA LAM BUDAYA JAWA Pelaksanaan Undang-Undang NO. 10 Tahun 1992 Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Pembangunan Keluarga Sejahtera Di Surakarta

Abstract

The study is based on three problems formulation as follows : I. Why dp values and norms of the Javanese culture within traditions, myths, folklore& literatures and proverbs related to the Political Law of Family Welfare ? 2. Why clri-t implementation of the UUNo. 10, 1992 on the Population and Family Welfare Development as means of social engineering of the Family Welfare Development optimally achieve its goals in the Javanese community ? 3. Why d the Javanese culture and the social engineering of the Family Welfare relevant to reconstruct the Indonesian Political Law of Family Welfare ? Study will answer the problems by using data which is collected from field and documentary research. The field research is designed as a case study of Javanese Communi-1+ of Surakarta (Sala). The Law and the Sociology of Law approach are applied in the study. The primary data is consisted of patterns behavior of Javanese family welfare and its relation to the family functions, that are reproduction, economy, education & socializatiPn and religion. The data is collected by using depth interview technique and observation. The documentary data is collected from different sources, and it is consisting of statutes, local government regulations, Javanese texts of culture and so forts. ResultS of the study shows as follows : (1) symbols of Javanese culture which is basically Values and norms influence the family welfare patterns of behavior, for examples, Values of state regulation do not conflict with values and norms of the community, (2) Social engineering of the family welfare development basically did not effecti'rely socialize the implemented programs, where substances and goals of the statute did not accommodate the community aspirations; it was just government's instructions which often neglected the social norms, (3) Unsuccessful of the social engineering in one side, and better family development need for the future, in the other side coming up to synthesis that the Political Law of Family Welfare should be reconstructed. The reconstruction of the political law could be built by considering the empirical experiences of Javanese culture, specially related to the construction of family welfare. Values and norms of family welfare of Javanese culture are concretely shown in the patterns of behavior of the community. The Jaaanese family welfare patterns of behavior is constitutionally compatible to the Grundn orm of Pancasila and UUD 1945. The patterns of behavior also concern with the alues and norms of the Global Convention of Family Development.. Through these reasons, it is concluded that the Javanese culture of Family Welfare is suitable to reconstruct model for Political Law of Family Welfare. Key words': Political Law, Social engineering, Culture and Family welfare Studi ini difokuskan pada 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu (1) Mengapa nilai dan norma Budaya Jawa yang termanifestasi dalam adat dan tradisi, mitos, legenda, cerita rakyat, karya sastra dan ungkapan peribahasa (unen-unen) memiliki relevansi dengan Politik Hukum Keluarga Sejahtera ?. (2) Mengapa UU Nomer 10 tahun 1992 tentang Perkembangar Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai sarana rekayasa sosial kurang berhasil dalam masyarakat Jawa ?. (3) Mengapa hash penelitian tentang budaya Keluarga Sejahtera masyarakat Jawa, serta basil rekayasa sosial pembangunan Keluarga Sejahtera berdasarkan UU Nomer 10 tahun 1992 relevan untuk bahan masukan rekonstruksi Politik Hukum Keluarga Sejahtera? Studi lapang dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut dan dirancang sebagai satu studi kasus tentang pelaksanaan rekayasa sosial Pembangunan Keluarga Sejahtera berdasarkan UU Nomer 10 tahun 1992 di masyarakat berbudaya Jawa, yaitu Surakarta, dan mendasarkan pendekatan Ilmu Hukum dan Sosiologi Hukum. Data primer mengenai pola tingkah laku keluarga sejahtera berdasarkan budaya Jawa dikumpulkan dari tingkah tau dalain mekanisme fungsi keluarga menurut pola pembentukan keluarga (perkawinan) Jawa, yaitu : reproduksi, ekonomi, pendidikan dan sosialisasi, serta fungsi agama. Data primer dan informasi yang relevan dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan responden dan informan. Pelaksanaan rekayasa sosial Pembangunan Keluarga Sejahtera diamati dari hasil yang dicapai, yaitu data tingkah laku keluarga sejahtera yang dikumpulkan dari perkembangan keluarga sejahtera (Keluarga pra-KS, KS I, KS II, KS III dan KS 111+) yang dilaporkan sebagai data sekunder oleh Kantor BKKBN, Pemerintah Kota Surakarta dan lembaga pemerintah lainnya yang relevan. Data sekunder dilengkapi dengan data / informasi relevan berupa produk hukum nasional dan daerah, serta bahan teks tentang budaya Jawa[ang berhubungan dengan keluarga sejahtera. Hasil studi menunjulckan, antara lain : (a) Budaya Jawa memiliki simbol-simbol yang meng,:ndurig makna nilai dan norma sosial yang berpengaruh terhadap pola tingkah laku keluargal sejahtera, dan bersifat terbuka terhadap nilai eksternal, misalnya nilai hukum positif yang tidak bertentangan dengan nilai dan norma sosial masyarakat. (b) Rekayasa sosial pembangunan Keluarga Sejahtera berdasarkan UU No.10/1992 di masyarakat Surakarta tidak berhasil menimbulkan pola tingkah laku keluarga sejahtera yang diatur olleh regulasi negara. Karena sosialisasi program keluarga sejahtera tidak menyeluruh dan efektif, substansi hukum dalam W tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan pelaksanaannya bersifat perintah dengan penundukan hukum positif pada norma sosial di masyarakat. (c) Ketidak berhasilan rekayasa sosial tersebut, dan pentingnya pningkatan keluarga sejahtera ke depan; diperlukan rekonstruksi Politik Hukum Keluarga Sejahtera. Pengalaman dan pola tingkah laku keluarga sejahtera Jawa yang didasari oleh nilai budaya dan sistem norma yang ditaati masyarakat, dan memiliki hubungan serta landasan Pancasila dan UUD 1945. Budaya Keluarga sejahtera Jawa juga seiring dengan tujuan Konvensi Global Pembangunan Keluarga. Oleh sebab itu, rekonstruksi if olitik Hukum Keluarga Sejahtera berdasarkan budaya Jawa relevan untuk dilakukan. Karena politik hukum yang dinamis dan aspiratif di masyarakat, bisa diterima dan menjamin ketaatan tingkah laku masyarakat terhadap regulasi negara.