KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BALI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PARIWISATA DI TENGAH ARUS GLOBALISASI PERDAGANGAN JASA

Abstract

Studi ini berfokus pada tiga masalah yakni: (1) Apakah Hulcum Pariwiasata berfungsi secara efektif mengatur dan memberi jaminan keseimbangan kepentingan para pelaku pariwisata?, (2) bagaimana potensi kearifan lokal masyarakt Bali dalam pembangunan Hukum Pariwisata?, (3) bagaimana kebijakan pembangunan Hukum Pariwisata dengan kearifan lokal, sehingga Hukum Pariwisata dapat berfungsi dalam menunjang pembangunan pariwisata di era globalisasi perdagangan jasa? Sejalan dengan fokus masalah yang diteliti, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang fungsi Hukum Pariwisata dalam mengatur dan memberi jaminan keseimbangan kepentingan para pelaku pariwisata, (2) menggali dan mengalisis potensi kearifan lokal dalam pembangunan Hukum Pariwisata, (3) menggali dan menemukan konsep kebijakan pemba.ngunan Hukum Pariwisata dengan kearifan lokal, sehingga Hukum Pariwisata dapat berpungsi dalam menunjang pembangunan pariwisata di era globalisasi perdagangan jasa. Studi intensif telah dilakukan di Daerah Propinsi Bali. Ditetapkannya Bali sebagi daerah penelitian karena Bali adalah merupakan pusat aktivitas pariwisata Indonesia Bagian Tengah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Analisis data dilakuakn dengan analisis kualitatif, melalui tiga tahap proses yaitu: reduksi data, penyajian data dan periarikan kesimpulan. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa: pertama, Hukum Pariwisata belum mampu mengatur dan memberi jaminan keseimbangan kepentingan para pelaku pariwisata. Kedua, kearifan lokal masyarakat Bali merniliki potensi dalam pembangunan Hukum Pariwisata, baik dalam pembangunan subsatansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hokum. Ketiga, kebijakan pembangunan Hukum Pariwisata yang berorientasi pada potensi kearifan lokal, dilakukan melalui: 1) Reinterpretasi fungsi dan makna kearifan lokal dalam perlindungan dan pelestarian terhadap komuditi pariwisata, 2) tranfonnasi potensi kearifan lokal dalam peraturan daerah di bidang kepariwisataan, 3) integrasi dan adaptasi potensi kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa bisnis pariwisata, 4) revitalisasi potensi kearifan lokal dalam menjaga kearnanan clan ketertiban pembangunan pariwisata. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Hokum Pariwisata, Globalisasi ABSTRACT The present study was focused on three problems viz: (1) Do the Tourism Laws effectively function to order and warrant the balanced interests of tourism practitioners, (2) how is the potential of Balinese community local wisdom in developing Tourism Laws?, (3) how is the policy of Tourism Laws development with the local wisdom so that the laws of tourism can function in upholding the development of tourism in the globalization era of service trade? In congruent with the focus of the problems under perusal, the objectives of undertaking the present research are: (1) to understand and analyze concerning the functions of Tourism Laws in ordering and rendering guarantee of balanced interests of tourism practitioners, (2) to explore and analyze the potentials of Balinese community local wisdom in developing Tourism Laws, (3) to explain and find out concepts and strategies dealing with the policy of Tourism Laws development with the local wisdom so that tourism laws can function in upholding the development of tourism in the globalization era of service trade. Intensive studies have been conducted in Bali Province. Bali was determined as the place of research since Bali is the centre of tourism activities in central Indonesia. The required data for the study were gathered from field data and library data. The obtained data were then qualitatively analyzed through three successive processes, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. These three processes were unceasingly done in the course of undertaking the present study. The results of the study figured out that: firstly Tourism Laws, are not yet able to order and warrant the balanced interests of tourism practitioners. Secondly, the Balinese community local wisdom has potentials in developing Tourism Laws, either in developing the substances, structures, or cultures of laws. Thirdly, the policy measures in Tourism Laws development which are oriented on local wisdom potentials are undertaken through: 1) reinterpretation of functions and notions of local wisdom in protection and preservation toward tourism commodities, 2) the transformation of the potentials of local wisdom in regional regulations in the sphere of tourism, 3) Integration and adaptation of the potentials of local wisdom in settling lawsuits of tourism business, 4) revitalization of the potentials of local wisdom in keeping security and the orderliness of tourism development. Key Word: Local Wisdom, Tourism Law, Globalization.